JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) berencana memperbesar kuota penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) melalui sekolah kedinasan.

Kebijakan ini didasari pertimbangan bahwa sumbangsih sekolah kedinasan dalam mengisi formasi jabatan masih belum signifikan. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur menuturkan, kapasitas lulusan kedinasan dalam mengisi formasi masih di bawah 10%. Padahal, banyak jabatan yang masih perlu diisi. "Tidak sampai 10%. Baru sekitar 8%. Sekolah kedinasan akan kita tingkatkan kapasitasnya," ungkapnya di Jakarta.

Asman mengatakan, peningkatan kapasitas ini bukan hanya soal jumlah, melainkan juga akan membuat pemerintah memiliki kader aparatur sipil negara (ASN) yang sudah dipersiapkan. "Jadi nanti juga kita akan sebar lulusan. Seperti STAN (Sekolah Tinggi Akuntansi Negara). IPDN (Institut Pemerintahan Dalam Negeri) juga kita sebar, tidak boleh kembali ke daerah asal," ungkap dia.

Pada 2017 pemerintah membuka lowongan bagi sekolah kedinasan sebanyak 8.348 orang. Sebelumnya Rektor IPDN Ermaya Suradinata mengatakan, pada 2017 sebanyak 2014 praja siap diturunkan di masyarakat.

Dia mengatakan proses pendidikan selama empat tahun para praja telah diberikan bekal terkait tata kelola pemerintahan dalam negeri. "Pamong praja telah siap mendarma baktikan di desa dan kelurahan di mana pun ditugaskan,"ungkap dia. Lulusan IPDN dipastikan tidak dikembalikan ke daerah asal, tapi disebar ke seluruh pelosok Tanah Air. Dia mengatakan para praja juga dibekali materi terkini misalnya untuk reformasi birokrasi diberikan langsung oleh Menpan-RB.

"Pencegahan korupsi dari KPK, bahaya narkoba dari BNN, telah dibekali dari menpan, KPK, BNN, sistem pertahanan oleh Panglima TNI, bahaya terorisme dan radikalisme oleh Kapolri, dan kebijakan strategis daerah oleh kepala daerah berprestasi," katanya.

(okezone.com)

Ekbis