JAKARTA - Bank Indonesia (BI) terus mendorong layanan transaksi nontunai dengan meningkatkan pemanfaatan uang elektronik. BI berharap, masyarakat semakin terbantu sehingga dapat melakukan transaksi keuangan lebih nyaman.

Demi meningkatkan kemudahan layanan non-tunai, BI menerbitkan Surat Edaran (SE) No18/22/DKSP yang merupakan aturan turunan bagi pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No18/17/PBI/2016. PBI tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemudahan pada layanan keuangan digital (LKD).

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Tirta Segara mengatakan, SE tersebut memuat beberapa hal pokok yaitu pengaturan mengenai perluasan bank penyelenggara LKD, penerapan self registration, bulk registration, pelaksanaan uji coba bagi penerbit uang elektronik, serta kenaikan batas maksimum uang elektronik terdaftar (registered).

"Peningkatan kemudahan tersebut bertujuan memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan kenyamanan bertransaksi, serta mendukung program penyaluran bantuan sosial yang dilakukan pemerintah," kata Tirta di Jakarta.

BI menilai, sejak diterbitkannya ketentuan mengenai LKD dua tahun lalu, perlu dilakukan upaya untuk lebih mengoptimalkan layanan tersebut guna memperluas akses keuangan.

Optimalisasi yang dimaksud mulai dari perbaikan dari sisi penyelenggara, maupun meningkatkan kenyamanan dalam penggunaannya oleh masyarakat. Dari sisi penyelenggara LKD, kemudahan diberikan dengan membuka kesempatan menjadi penyelenggara LKD kepada bank yang masuk dalam kategori Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha(BUKU) 3 dan BPD BUKU1 dan 2 yang memenuhi syarat sebelumnya hanya BUKU 4 yang dapat menjadi penyelenggara).

Menurut dia, untuk optimalisasi penggunaan LKD, batas maksimum uang elektronik registered juga ditingkatkan dari Rp5 juta menjadi Rp10 juta. Sementara untuk mendukung penyaluran bantuan sosial, BI memperbolehkan dilakukannya registrasi secara massal (bulk registration) dan pengenalan pengguna jasa (customer due diligence/CDD) yang lebih sederhana.

"Penerapan CDD lebih sederhana dilakukan melalui proses pencatatan data identitas, verifikasi, dan pemantauan yang disederhanakan terhadap calon pemegang dan/atau pemegang," ungkapnya.

Dengan berbagai peningkatan kemudahan, penyaluran bantuan sosial serta kegiatan keuangan masyarakat melalui LKD diharapkan dapat semakin berjalan baik.

Untuk itu, BI telah dan akan terus melakukan komunikasi dan koordinasi dengan perbankan dan pihak terkait lainnya. Direktur Eksekutif Kepala Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran (DKSP) BI Eni Panggabean menuturkan, dengan masuknya bank BUKU 3 sebagai penyelenggara LKD, BI berharap jumlah agen LKD di Indonesia semakin bertambah.

"Jadi, bank buku 3 sekarang bisa ngajuin ke kami, harapannya memperluas akses jangkauan masyarakat oleh agen-agen yang dimiliki bank LKD," ujar dia belum lama ini. Saat ini, kata dia, berdasarkan catatan BI, jumlah agen LKD mencapai 103.673 yang tersebar di seluruh Indonesia.

Sementara total Agen LKD 103.673 tersebar di seluruh Indonesia di 485 kabupaten/kota. Adapun, total rekening di agen LKD mencapai 1.230.340 per Juli 2016. "Hampir separuhnya di Jawa, kemudian Sumatera dan Sulawesi, Papua masih sedikit," ujarnya.

BI berharap, dengan masuknya bank BUKU 3 menjadi penyelenggara LKD, inklusi keuangan atau akses masyarakat terhadap lembaga keuangan semakin meningkat. (Okezone.com)