JAKARTA – Pemerintah memastikan pengembalian biaya operasi minyak dan gas bumi (cost recovery) harus adil. Selain itu, kontrak-kontrak migas ke depan harus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar wilayah kerja.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menyatakan, pemerintah berkomitmen menjamin investasi di sektor hulu migas tapi dengan syarat tetap mengedepankan efisiensi terhadap cost recovery . "Konseppembangunanenergi ke depan, baik itu gas ataupun eksploitasi minyak, harus melibatkan masyarakat setempat. Seperti Blok Masela, masyarakat harus menikmati benefit -nya," ujar Jonan di sela-sela serah terima jabatan di Kementerian ESDM, Jakarta, kemarin.

Seperti diketahui, pekan lalu Jonan ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo menjadi menteri ESDM yang sebelumnya dijabat sementara oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan. Presiden juga menunjuk Arcandra Tahar sebagai wakil menteri ESDM.

Pada konferensi pers seusai serah terima jabatan, Kementerian ESDM menyatakanakan menjamin sektor hulu minyak dan gas bumi lewat revisi Peraturan Pemerintah (PP) No 79/2010 tentang biaya operasi yang dapat dikembalikan dan perlakuan pajak penghasilan.

Revisi tersebut diharapkan menggairahkan kembali sektor hulu migas. "Kita tahu eksplorasi sejak 2012 sampai 2016 terus menurun salah satu penyebabnya ialah PP 79/2010. Kita sudah berdiskusi dengan stakeholder, baik kontraktor kontrak kerja sama maupun asosiasi, aturan tersebut akan segera kita tanda tangani," ujar Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar.

Dia berharap, setelah aturan tersebut direvisi investasi eksplorasi hulu migas akan kembali bergairah, karena sektor hulu migas dimulai dengan investasi eksplorasi. "Untuk itu kita harus punya rencana supaya eksplorasi dapat ditingkatkan. Salah satunya tadi disebutkan bahwa perlunya revisi PP 79/2010.

Nanti kita lihat apakah setelah PP itu direvisi dapat meningkatkan eksplorasi," ujarnya. Terkait anggapan Asosiasi Perminyakan Indonesia (Indonesia Petroleum Assotiation/ IPA) bahwa revisi aturan pungutan pajak industri hulu minyak dan gas bumi yang diatur dalam PP 79/2010 belum menarik bagi investasi akan ditinjau kembali.

Salah satunya adalah persoalan prinsip assume and discharge . "Di dalam prinsip itu kontrak- kontrak terdahulu akan kita hormati. Sementara untuk kontrak-kontrak baru seperti Blok Masela, East Natuna, akan diberikan ruang dengan tetap mengedepankan penurunan cost recovery . Kita lihat di mana bagian cost recovery yang bisa kita turunkan," jelas dia.

Sementara, Menko Bidang Kemaritiman Luhut B Pandjaitan optimistis, kombinasi antara Jonan dan Arcandra akan membuat sektor energi akan lebih maju. "Saya tadi malam bicara dengan Pak Jonan dan Pak Arcandra. Saya optimistis, bersama dua pemimpin ini ESDM akan jaya lagi ke depan," ucap Luhut.

Dia berharap, keduanya dapat bekerja profesional dan tidak terlibat politik praktis selama menjabat sebagai menteri. Terlebih, saat ini kondisi politik nasional tengah panas menjelang pemilihan kepala daerah serentak pada 2017 mendatang. Luhut meminta Jonan dan Arcandra fokus membenahi sektor energi karena tantangan sektor energi tidak mudah.

Banyak pekerjaan rumah di sektor energi yang harus segera dituntaskan, di antaranya revisi Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi serta revisi UU No 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, proyek listrik 35.000 MW, pengembangan energi baru terbarukan , dan membenahi iklim investasi hulu migas.

"Tapi saya yakin Jonan dan Arcandra mampu membawa sektor energi akan lebih baik. Satu ahli bidang keuangan dan satu lagi mengerti teknis. Itu kombinasi yang baik menyelesaikan masalah," ujarnya. Ditemui di tempat yang sama, Ketua DPR Komisi VII Gus Irawan Pasaribu berharap, terpilihnya Ignasius Jonan sebagai Menteri ESDM dan Arcandra Tahar sebagai Wakil Menteri ESDM dapat segera bekerja menuntaskan pekerjaan rumah di sektor energi.

Politikus Partai Gerindra ini optimistis kombinasi keduanya mampu membawa sektor energi akan lebih baik ke depan dan mampu bekerja sama dengan DPR (Okezone.com)