Pemerintah Siap Ambil Alih PT Granito Jika Ngotot Lakukan PHK Massal

PT.SPIRIT INTI MEDIA

Selasa, 30 Jun 2026 08:58

JAKARTA - Pemerintah mengawasi ketat rencana PHK buruh oleh PT Granito Kramik pasca penurunan harga liquefied natural gas (LNG) yang menjadi bahan baku gas industri. Opsi akuisisi mengemuka menjadi solusi tegas jika perusahaan tetap melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Teman-teman, di rapat kemarin, pemerintah memutuskan khusus untuk PT Granito, kalau pengusahanya tidak melanjutkan (operasional), pemerintah akan mengambil alih. Jadi, itu komitmen kami," ungkap Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea saat jumpa pers di kantor DPP KSPSI, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (29/6/2026).

Rencana ini tercetus usai rapat pemerintah bersama sejumlah serikat buruh sebagai langkah perlindungan konkret.

"Kalau perusahaan tidak sanggup, sedangkan harga gas sudah diturunkan dengan sangat luar biasa, tetap tidak melanjutkan usahanya, pemerintah saya tegaskan akan mengambil alih perusahaan tersebut untuk keselamatan para buruh yang ada yang sudah diputuskan untuk PHK," jelasnya.

Opsi Akuisisi Melalui Danantara

Pemerintah menyiapkan skema matang, termasuk melibatkan lembaga investasi negara atau mencari pihak ketiga.

"Ada banyak jalan, atau diakuisisi Danantara, ataukah dicarikan investor baru. Saat ini kita sudah melakukan penjajakan," paparnya.

"Kalau perusahaan tetap ngotot mem-PHK, pemerintah pada saat kesempatan pertemuan kemarin berencana untuk mengambil alih dengan dua cara, mencarikan investor baru atau diakuisisi oleh Danantara, untuk penyelamatan cepat dari pemerintah," urainya.

Nasib Ratusan Pekerja dan Konsolidasi Pejabat

Kondisi di lapangan menunjukkan tingginya angka pekerja yang terdampak langsung oleh kebijakan internal perusahaan.

"Yang ter-PHK itu, yang sekarang terkonfirmasi sekitar 447 anggota kami, yang ter-PHK di PT Granito. Sudah disampaikan oleh pengusaha sekarang, bahwa statusnya PHK. Bahkan tadi dicek oleh Pak Yusuf, Bung Yusuf, sebagai Ketua Pimpinan Cabang, ketika kebijakan gas industri turun, mereka tetap mengambil kebijakan PHK," bebernya.

"Untuk Granito, teman-teman sekalian, pemerintah akan mengambil langkah cepat dan tepat untuk bagaimana teman-teman pekerja PT Granito dapat bekerja kembali. Hal ini kita lakukan agar tidak ada yang ditinggalkan, tidak ada yang mengalami kesulitan," tambahnya.

Menyikapi hal ini, rapat mitigasi darurat segera digelar melibatkan Mensesneg selaku Ketua Mitigasi Satgas PHK, Prasetyo Hadi, Menaker, Yassierli, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, serta Desk Ketenagakerjaan Polri.

"Besok kita akan bicarakan nasib PT Granito dan dalam waktu dekat saya akan ketemu dengan pimpinan perusahaannya karena saya ingin menyelamatkan anggota saya, anggota KSPSI dan juga buruh yang bekerja di situ walaupun tidak berafiliasi dengan KSPSI," tegasnya.

"Hal ini menunjukkan keberpihakan pemerintah bahwa apa yang kita sampaikan, kesulitan, ancaman, dan situasi yang sangat kritis, saya bilang kritis karena bukan hanya ancaman, akhirnya terjadi Granito anggota kami yang situasinya cukup baik, perusahaan sangat besar, akhirnya tumbang karena enggak kuat untuk menutupi biaya gas industri,"(goriau)