Negara Hemat 50 Triliun Rupiah dari Penutupan Perusahaan Pelat Merah, Danantara Gandeng KPK Audit Ratusan BUMN Tekor

Nasional

Negara Hemat 50 Triliun Rupiah dari Penutupan Perusahaan Pelat Merah, Danantara Gandeng KPK Audit Ratusan BUMN Tekor

PT.SPIRIT INTI MEDIA

Selasa, 30 Jun 2026 08:49

JAKARTA - Pemerintah segera menutup 750 BUMN yang terbukti merugikan negara. Langkah tegas ini diiringi dengan proses audit keuangan oleh Danantara Indonesia untuk menelusuri potensi tindak pidana korupsi, yang hasilnya akan langsung diserahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Rencana penutupan dan audit ini menjadi fokus utama dalam audiensi antara COO Danantara, Dony Oskaria bersama Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminudin serta Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo. Pertemuan penting ini berlangsung di Gedung Anti-Corruption Learning Center (ACLC) KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (29/6/2026).

Tidak Ada Perlindungan Bagi Koruptor

Kepala Badan Pengelola (BP) BUMN, Dony Oskaria memastikan pihaknya tidak akan melindungi pejabat BUMN yang terindikasi melakukan penyelewengan dana. Penutupan perusahaan tidak akan menghapus kesalahan hukum yang telah terjadi di masa lalu.

"Itu dibahas juga, supaya kita bisa mengambil keputusan yang tepat. KPK juga menyampaikan, selama itu niat kita baik menghindari kerugian yang lebih dalam dan lebih panjang lagi, dan itu boleh dilakukan. Tetapi tadi tidak menghilangkan seluruh tindakan jahat yang jika ada mens rea-nya," tegas Dony.

Ia juga menjawab keraguan publik terkait nasib hukum para pejabat di perusahaan yang ditutup tersebut.

"Jadi nanti dibilang lagi, 'ini tutup, terus dulu mereka nyolong gimana?' Ya enggak ada bos. Tidak akan menutupi masalah kriminalnya," urainya.

Penghematan Anggaran Negara

Restrukturisasi besar-besaran ini diproyeksikan mampu menyelamatkan uang negara dalam jumlah fantastis. Dony menjelaskan rincian potensi penghematan dari penutupan 750 BUMN tersebut.

"Itu kan Rp20 triliun ditambah dengan transaksi layering inter-company transaction inefisiensi itu Rp30 triliun. Jadi, kurang lebih Rp50 triliun yang akan kita lakukan," paparnya.

Beban Biaya Birokrasi yang Rumit

Langkah efisiensi ini sejalan dengan arahan Presiden, Prabowo Subianto yang menargetkan penyelesaian restrukturisasi BUMN tahun ini. Dari total 1.000 BUMN yang ada, sebanyak 200 perusahaan sebelumnya telah resmi ditutup.

Dalam penutupan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri 2026 di JCC Senayan, Jakarta, Minggu (28/6/2026), Presiden menyoroti tingginya beban operasional perusahaan yang tidak memberikan keuntungan.

"750 dirut, 750 direksi kali 4 atau kali 5, 750 komisaris kali 10. Overhead-nya kayak apa, gajinya kayak apa saudara-saudara. Ini uang rakyat semua. Perusahaan tidak untung hanya bayar overhead," ungkap Prabowo Subianto.(goriau)