Pemprov Riau Bentuk Enam Satgas Lintas Sektor Antisipasi Ancaman Daerah

PT.SPIRIT INTI MEDIA

Selasa, 30 Jun 2026 09:00

PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau mengambil langkah taktis guna menghadapi berbagai potensi ancaman daerah. Pelaksana Tugas Gubernur Riau, SF Hariyanto merinci pembentukan enam satuan tugas lintas sektor saat menyambut Komandan Sesko TNI, Marsdya TNI Khairil Lubis di Ruang Rapat Melati, Senin (29/6/2026).

Sinergi ini melibatkan jajaran pemerintahan kabupaten/kota, instansi vertikal, aparat TNI, serta kepolisian. Target utama dari kolaborasi tersebut mencakup pencegahan kebakaran hutan, pengamanan kawasan konservasi, kelancaran produksi minyak bumi, penanganan kejahatan lintas batas, hingga peningkatan pendapatan asli daerah.

Fokus Penanganan Karhutla dan Kehutanan

Langkah prioritas dimulai dengan mengaktifkan Satgas Karhutla. Riau telah menetapkan status siaga darurat lebih awal untuk menguatkan pondasi hukum pergerakan tim gabungan di lapangan.

"Pertama, Satgas Karhutla. Kami telah menetapkan status siaga darurat karhutla sejak 13 Februari sampai 30 November 2026. Ini menjadi dasar untuk memperkuat koordinasi, menggerakkan sumber daya, serta memastikan kesiapsiagaan di lapangan," ujar SF Hariyanto.

Upaya pencegahan dan pemadaman api kini dikerjakan secara bersama-sama oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Manggala Agni, aparat keamanan, hingga kelompok relawan warga sipil.

Persoalan lingkungan lain yang mendapat perhatian khusus adalah maraknya pembalakan liar dan perambahan lahan. Pemerintah pusat kemudian mengamanatkan pembentukan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) untuk mengatasi masalah tersebut.

"Di Riau, ancaman nyata yang kita hadapi adalah penjarahan ruang, pembakaran, pembalakan liar, serta alih fungsi kawasan hutan secara masif dan ilegal," ungkapnya.

Berkat upaya terpadu, tim gabungan sukses menyelamatkan lahan seluas 331.838 hektare dari perambah. Penyelamatan aset alam ini tercatat sebagai salah satu keberhasilan terbesar di tingkat nasional. Tidak berhenti di situ, tim khusus juga ditugaskan mempercepat proses pemulihan ekosistem Taman Nasional Tesso Nilo.

Sektor Energi dan Misi Kemanusiaan

Beralih ke sektor energi, pemprov turut mendukung pencapaian target produksi minyak nasional satu juta barel per hari pada tahun 2030 mendatang. Pemprov Riau membangun gugus tugas kelancaran produksi migas di Blok Rokan untuk memastikan pengeboran 622 sumur baru, yang mewakili 65 persen rencana nasional, bisa berjalan tanpa hambatan.

Sementara untuk urusan perbatasan negara, kerentanan pesisir timur Sumatera disikapi dengan pembentukan dua tim khusus sekaligus. Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) bekerja mencegah penyelundupan manusia dan melindungi korban, sedangkan tim Sinergi Penanganan Narkotika fokus memutus rantai kejahatan lintas negara yang menyasar generasi muda.

"Provinsi Riau berada di jalur pesisir yang berhadapan langsung dengan negara tetangga, sehingga kewaspadaan terhadap perdagangan orang harus diperkuat," paparnya.

Penguatan Fiskal Daerah

Kesiapsiagaan Riau juga menyentuh aspek ketahanan ekonomi lewat pembentukan Satgas Optimalisasi Pendapatan Daerah. Langkah ini dibagi dalam tiga klaster kerja strategis bersama aparat penegak hukum untuk memastikan kelancaran pembangunan berkelanjutan.

"Dalam satgas ini, Pemprov Riau bersama Forkopimda membentuk tiga klaster kerja. Pertama, Satgas PKB, BBNKB, dan alat berat bersama Polda Riau. Kedua, Satgas pajak bahan bakar, kendaraan bermotor, dan pajak air permukaan bersama Kejati Riau. Ketiga, satgas yang bertugas mengoptimalkan pajak di sektor Mineral Bukan Logam dan Batuan dengan dukungan TNI AD," urainya.

Kehadiran Sesko TNI dalam penyusunan rencana kontingensi diharapkan mampu menghasilkan dokumen strategis yang berbasis fakta riil. Perencanaan lintas sektor yang matang diyakini dapat meredam setiap potensi ancaman jauh sebelum berkembang menjadi krisis.(goriau)