JAKARTA - Pemerintah terus menggali sumber-sumber pendanaan untuk membiayai pengembangan 10 destinasi wisata prioritas yang mencapai lebih dari Rp200 triliun.

Salah satu produk terbaru yang diharapkan dapat menyokong pembiayaan pembangunan destinasi prioritas adalah Reksa Dana Pariwisata Terpadu (RDPT Pariwisata) yang merupakan skema pendanaan gabungan dari reksa dana pendapatan tetap (RDPT fixed income) dan reksa dana penyertaan terbatas (RDPT private equity fund). Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya sudah mendiskusikan perihal RDPT Pariwisata dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Secara prinsip OJK sudah menyetujui. RDPT Pariwisata ini rencananya kita akan luncurkan pada Januari 2017," ujar Menpar seusai rapat kerja dengan Komisi X DPR di Jakarta.

Arief menyebut produk terbaru itu inovatif dan menarik karena ditawarkan dengan kupon 10-12 persen all in (issuance fee included) dengan opsi dapat dikonversi menjadi ekuitas (fixed income to equity swap) dalam waktu dua tahun. Adapun, periode atau tenornya berkisar 5-8 tahun.

RDPT Pariwisata ditawarkan oleh manajer investasi sesuai untuk memberikan pendanaan bagi jenis proyek yang masih dalam tahap inkubasi, atau dalam tahap pembangunan. Calon investor potensial di antaranya perusahaan asuransi dan dana pensiun. Arief mengharapkan, dari RDPT Pariwisata akan terhimpun dana sekitar Rp10 triliun per tahun.

Selanjutnya, RDPT Pariwisata akan disalurkan untuk pembangunan 10 destinasi wisata prioritas, terutama yang sudah berbentuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata. "KEK yang sudah siap itu Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung, Morotai, dan Mandalika. Empat ini sudah berminat untuk RDPT Pariwisata," sebutnya.

Selain RDPT Pariwisata, komitmen pendanaan yang cukup besar juga datang dari Bank Dunia. Menurut Menpar, nilai pendanaan dari Bank Dunia akan berkisar USD200-500 juta, namun pemerintah masih akan mengonfirmasi lagi terkait hal tersebut.

Rencananya dana tersebut disalurkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik penunjang pariwisata di tiga destinasi wisata yaitu Borobudur, Mandalika, dan Danau Toba.

"Jadi nanti yang akan menggunakan dana itu ya kementerian terkait seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Kementerian Perhubungan. Sedangkan untuk membangun amenitas seperti hotel, bisa memakai dana dari RDPT Pariwisata, di samping investasi langsung dari investor dan pengusaha," tuturnya. (Okezone.com)