Ketua Asosiasi Logistik Indonesia (ALI), Zaldy Ilham Masita, menyebutkan lamanya dwelling time tidak hanya berasal dari Kementerian maupun Lembaga yang memberikan izin impor. Namun, kelancaran arus barang juga perlu diperiksa, dalam hal ini berada di bawah wewenang Pelindo II.

"Arus barang itu di Pelindo II. Kita harus lihat arus barang lancar enggak. Di Tanjung Priok itu sangat terbatas infrastrukturnya," jelas Zaldy kepada Okezone, Jakarta, Selasa (4/8/2015).

Dia juga cukup heran, adanya perbedaan antara dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok dengan Pelabuhan yang lainnya. Pasalnya, pelabuhan lain hanya memakan waktu maksimal tiga hari, sementara Tanjung Priok selama 5,5 hari. "Dwelling time bisa maksimal tiga hari yang dikelola pihak swasta. Pertanyaannya kok di Priok sampai lama," kata Zaldy.

Hal tersebut, lanjutnya, merupakan perbedaan yang cukup mencolok dari sisi waktu. Padahal, permasalahan dwelling time merupakan masalah klasik karena sudah cukup lama menjadi fokus Pemerintahan sebelumnya.

"Sudah dari zaman Pak Hatta Rajasa. Action plan enggak jalan-jalan. Ini masalah klasik. Waktu itu Hatta Rajasa minta waktu selama empat hari," tandas dia.

PT Pelindo II diminta untuk ikut diperiksa terkait kasus dwelling time (waktu bongkar muat) di Pelabuhan Tanjung Priok. Pasalnya, pengaturan arus barang sepenuhnya berada pada kewenangan Pelindo II.