Fahrin Waruwu

Sekda dan juga Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Rohul Ir Damri Harun MM saat menghadiri salah satu acara.

ROKANHULU - Sesuai hasil audit dari BPK RI, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu akan mengusulkan pembayaran hutang terhadap pelaksanaan kegiatan yang belum dibayarkan per 31 Desember 2015 lalu, akibat terjadinya tunda bayar dana Pusat triwulan IV didalam RAPBD Perubahan tahun 2016. Karena susah menjadi kewajiban Pemkab Rohul

Pembayaran hutang di RAPBD Rohul tahun 2016, sesuai dengan hasil audit dari BPK RI. Pernyataan tersebut diungkapkan Sekda Rohul Ir Damri Harun MM kepada Wartawan Kamis, (20/10), terkait kapan dibayarkannya hutang kegiatan tahun 2015 yang belum dibayarkan oleh pemerintah daerah kepada Pihak Ketiga, Pemerintah Desa dan belanja wajib SKPD.

"Besarannya , tidak ingat secara keseluruhan, rincian hutang Pemkab Rohul tahun 2015 yang akan dibayarkan pada akhir tahun ini,"kata Sekda yang juga Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Rohul itu.     
 
Lanjut Damri mengatakan, sesuai hasil audit dari BPK RI, hutang pemerintah daerah sekitar Rp 42 miliar yang dananya akan diusulkan didalam RAPBD Rohul 2016, diantaranya hutang pihak ketiga yang telah melaksanakan kegiatan tahun 2015 yang belum dibayarkan hingga per 31 Desember 2015 sekitar Rp20 miliar.
       
Kemudian, bantuan ADD Triwulan IV tahun 2015 yang belum dibayarkan sekitar Rp 12 miliar, dan sisanya pembayaran belanja wajib di sejumlah SKPD Rohul.
       
''Kita sudah usulkan hutang tahun 2015  dimasukkan kedalam RAPBD Perubahan 2016. Direncanakan, besok Jumat (21/10), Pemkab Rohul akan menyerahkan Rancangan KUA dan PPAS Perubahan tahun 2016 ke DPRD oRohul,'' tuturnya. (Fah)