Skema Gaji Pegawai Kopdes Belum Jelas, Menkeu Sebut Pakai Sisa Anggaran

admin

Selasa, 05 Mei 2026 14:59

JAKARTA �" Skema penggajian untuk puluhan ribu pegawai Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih ternyata belum memiliki rincian yang pasti. Kepastian sumber anggaran yang akan digunakan guna membiayai tenaga kerja baru tersebut juga masih dalam tahap pendalaman oleh pemerintah pusat.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa mengakui bahwa dirinya tidak mengetahui detail pasti mengenai rancangan upah tersebut. Keputusan pembiayaan program ini sudah berjalan kendati ia tidak terlibat langsung dalam proses perumusannya.

"Anak buah saya sudah rapat sama mereka, tapi tidak pernah laporan. Jadi ya sudah, sudah tanda tangan itu," ujar Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Senin (4/5/2026).

Ia menjelaskan pembiayaan para pekerja tersebut tidak akan menggunakan alokasi dana tambahan. Kebutuhan gaji akan ditutupi melalui sisa anggaran program yang belum terserap sepenuhnya untuk pemakaian dua tahun ke depan.

"Itu kan Kopdes Merah Putih setahun dijatahkan berapa. Itu belum terbentuk semua, jadi masih ada lebih uang yang bisa dipakai untuk sementara. Jadi bukan menambah anggaran, tapi memang masih ada sisa," urainya.

Mengenai struktur kelembagaan, para pegawai ini rencananya akan berada di bawah naungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selama dua tahun awal sebelum resmi menjadi petugas koperasi. Ia menyebut teknis penyaluran anggaran ke kementerian atau lembaga tertentu masih harus dikonfirmasi ulang guna menghindari kesalahan penyampaian informasi.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menyatakan rekrutmen pengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih telah dibuka. Pemerintah menargetkan pembentukan 30 hingga 40 ribu KDKMP dapat beroperasi secara penuh pada pertengahan tahun ini.

"Pada tahap pertama akan dibuka sebanyak 35.476 formasi yang terdiri atas 30 ribu manajer KDKMP yang akan menjadi pegawai BUMN dengan skema perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT di bawah Agrinas Pangan Nusantara," paparnya.

Pemerintah turut membuka lowongan bagi 5.476 pengelola Kampung Nelayan Merah Putih yang bernaung di bawah PT Agrinas Jaladri Nusantara. Rekrutmen ini diperuntukkan bagi lulusan jenjang diploma dan sarjana semua jurusan dengan batasan usia 35 tahun serta indeks prestasi kumulatif minimal 2,75. Pendaftaran daring melalui portal phtc.panselnas.go.id tersebut sudah berlangsung sejak pertengahan hingga akhir April lalu.

Proses seleksi besar-besaran yang dikoordinasikan oleh BP BUMN ini dipastikan berjalan transparan dan bebas dari pungutan liar. Ia meminta peran aktif pemerintah daerah untuk mendukung serta mengawal pelaksanaan program prioritas tersebut di wilayah masing-masing.

"Jadi tidak ada biaya apa pun, tidak ada jalur khusus, tidak ada titipan, tidak ada pihak yang dapat menjamin kelulusan," tegasnya.(go.riau).