Jakarta Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara Reformasi Birokrasi (PAN-RB) berencana mengubah skema pensiun
untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tahun ini. Skema baru ini
diharapkan memberi manfaat yang lebih besar bagi PNS.
Menteri PANRB Asman Abnur menjelaskan, skema pensiun yang baru sudah tahap final dan siap diumumkan.
"Nanti akan diumumkan setelah disepakati. Tapi final model sudah ada.
Kita berharap lebih bagus dari sekarang. Besarannya lebih besar," kata
dia di Jakarta, Senin (22/1/2018).
Dia memaparkan, dalam skema pensiun yang baru ini salah
satunya dengan mempertimbangkan masa kerja serta iuran yang dibayarkan
PNS.
"Kita berharap dihitung juga berdasarkan masa kerja dan jumlah iuran
yang sekarang mungkin dikelola tidak sebagaimana mestinya. Dana pensiun
kan masih dikelola Taspen tidak dikembalikan kemakmurannya untuk ASN,"
dia menjelaskan.
Dengan skema yang baru, dia menuturkan, akan memotivasi PNS untuk
bekerja lebih baik. Kemudian, PNS akan mendapat nilai tambah dari skema
yang baru.
Namun, Asman menuturkan, perubahan ini masih sebatas pensiun. Perubahan belum mencakup perubahan struktur gaji PNS.
Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kemenkeu, Askolani, mengatakan skema pensiun PNS yang baru dibahas di internal pemerintah.
"Skema pensiun masih dibahas di internal pemerintah," ujar dia saat berbincang dengan Liputan6.com beberapa waktu lalu.
Walaupun tengah dibahas, Askolani mengaku, program skema baru untuk
pensiun PNS akan diterapkan pada tahun ini. Tentu saja, harus menunggu
restu dari Presiden Jokowi untuk bisa melaksanakannya.
"Insyaallah rencananya di 2018, tapi harus ditandatangani
dulu oleh Presiden," kata Askolani tanpa bersedia menjelaskan lebih jauh
mengenai skema baru pensiun PNS tersebut.
Belajar dari Yunani
Menteri
Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati sebelumnya mengatakan, saat
menetapkan skema pensiun ini, pemerintah belajar dari kegagalan Yunani
yang bangkrut akibat carut marutnya sistem pensiun di Negeri Para Dewa
itu.
"Kami masih kaji terus reformasi sistem pensiun, belajar dari negara
lain. Belajar pada negara yang berhasil dan gagal, sehingga kita bisa
mendesain formula yang lebih baik," ujarnya beberapa waktu lalu.
Sri Mulyani mengaku, Indonesia perlu belajar dari kegagalan Yunani dalam pengelolaan ekonomi, termasuk reformasi pensiunan.
"Di satu sisi ingin murah hati kepada pensiunan, tapi kemampuan
negara mengumpulkan pajak tumpul. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN) tidak sustain, suatu saat pasti kolaps karena mengelola keuangan
negara tidak mudah," tuturnya.
Menurutnya, masyarakat mengharap pemerintah untuk menyediakan
infrastruktur memadai, meningkatkan pelayanan, fasilitas kesehatan yang
tentu menyedot anggaran belanja cukup besar.
"Kalau saya ingin populer, pasti ngomongnya belanja terus. Tapi di
APBN itu kan ada sisi penerimaan. Baru ngomong pajak, lalu semua bilang
penting sehingga berlomba-lomba mendapatkan fasilitas pajak. Lama-lama
basis pajak kita menyusut, jadi antara hak dan kewajiban harus
seimbang," pungkas Sri Mulyani.
(liputan6.com)
