Dalam negosiasi tersebut, ada empat hal yang menjadi fokus pemerintah dan harus dipenuhi oleh perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) tersebut.

‎"Kita tetap melakukan sesuai dengan empat item yang selama ini sudah disampaikan," ujar dia di Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Senin (18/12/2017).

Empat hal tersebut, pertama, soal kewajiban Freeport untuk membangun pabrik pemurnian (smelter) di Indonesia. Kedua, soal pelepasan (divestasi) saham sebesar 51 persen.

"Bahwa dalam negosiasi dengan freeport adalah berhubungan dengan, pertama, kewajiban untuk membangun smelter. Kedua, divestasi 51 persen," kata dia.

‎Ketiga, soal pajak yang dikenakan kepada PT Freeport Indonesia yang diharapkan bisa memberikan sumbangan kepada penerimaan negara. Keempat, mengenai perpanjangan masa operasi perusahaan asal AS tersebut di Indonesia.

"Ketiga, rezim pendapatan penerimaan negara yaitu dari sisi penerimaam pajak dan bukan pajak, baik pusat dan daerah, yang menimbulkam certainty penerimaan dari Republik Indonesia yang lebih besar dibandingkan contract of work. Dan terakhir mengenai perpajangan operasi sampai dengan 2041 sesuai dengan Undang-Undang (UU) Minerba," lanjut dia.

Saat ini, kata Sri Mulyani, masing-masing item tersebut masih dalam proses negosiasi. Dirinya berharap item-item yang dibahas tersebut bisa segera diselesaikan.

‎"Kita akan tetap di masing-masing item melakukan detail dari negosiasi, prosesnya, maupun bagaimana mencapainya, sebelum akhirnya kita akan menyepakati mengenai pengeluaran IUPK yang baru. Jadi sampai hari ini secepatnya saja yang bisa kita capai," kata dia.