Jakarta-Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dalam perkara No.145/PUU-XXIII/2025 berlanjut. Mahkamah mendengarkan beberapa pihak memberikan keterangannya, seperti Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI).

Setelah mendengarkan keterangan dari 2 organisasi jurnalis itu, hakim konstitusi Profesor Enny Nurbaningsih agak bingung. Pasalnya keterangan dua organisasi jurnalis itu saling berbeda terhadap permohonan yang diajukan Ikatan Wartawan Hukum (IWAKUM).

“Terus terang saja, ini saya agak bingung ini tadi. Ini tiga organisasi kok beda-beda, gitu ya,” katanya dalam pemeriksaan perkara No.145/PUU-XXIII/2025 dengan agenda mendengarkan keterangan DPR, pihak terkait PWI, Dewan Pers, dan AJI, Selasa (21/10/2025) kemarin.

Singkatnya, Prof Enny menyimpulkan Iwakum sebagai pemohon berpendapat tidak ada perlindungan bagi jurnalis yang melakukan tugas jurnalistik. Sehingga meminta Mahkamah pemaknaan yang sifatnya alternatif. PWI tidak melihat ada persoalan norma, tapi implementasi di lapangan. AJI menyebut serupa, yang dipersoalkan ini pelaksanaan, bukan substansi norma. Kepada para pihak yang memberikan keterangan diharapkan bisa memberikan data-data terkait kepada Mahkamah.

Dalam kesempatan itu Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, mengutip Pasal 8 UU 40/1999 yang menyebutkan, ‘Dalam melaksanakan profesinya, wartawan mendapat perlindungan hukum’. Norma ini sebagai payung hukum bagi wartawan agar dapat bekerja tanpa rasa takut dan tekanan. Namun demikian, dalam pelaksanaannya kami mencatat bahwa perlindungan hukum tersebut belum berjalan secara optimal.

“Yang Mulia, sebagai organisasi profesi, PWI melihat bahwa persoalan utama bukan terletak pada isi pasalnya, melainkan pada implementasi dan koordinasi antar lembaga yang belum berjalan konsisten. Di lapangan, masih ada kasus wartawan yang dikriminalisasi atau mengalami kekerasan saat menjalankan tugas jurnalistik,” ujarnya(***)