Internet

Ilustrasi

SELATPANJANG - Kasus Universitas Kepulauan Meranti (UKM) sudah ditentukan tersangka utamanya oleh  Kejaksaan Negeri (Kejari) Selatpanjang.

Ketetapan tersangka tersebut dilakukan pihak kejaksaan, guna menyikapi bentuk keseriusannya dalam memberantas korupsi di Kepulauan Meranti.

Demikian disampaikan Kasi Pidsus Kejari Selatpanjang, Wahyu Hidayat didampingi Kasi Intel Ade Maulana kepada sejumlah wartawan di ruang kerjanya, Selasa (24/5/2016) pagi.

Dikatakannya, penetapan tersangka itu akan diumumkan dalam waktu dekat ini, setelah Kejari Selatpanjang melakukan proses penyelidikan dan penyidikan yang panjang dan membutuhkan waktu yang lama.

"Ia paling lambat akhir bulan (Mei, red) ini," ucapnya.

Sejauh ini Kejari Selatpanjang telah memanggil 15 orang saksi untuk dimintai keterangan atas dugaan tindak pidana korupsi dana hibah yang diperuntukkan untuk pembangunan UKM yang dikelola oleh Yayasan Meranti Bangkit (YMB).

"Kelima belas orang tersebut merupakan pengurus Yayasan Meranti Bangkit (YMB)," sebutnya lagi.

Ia menyebutkan nama yang nantinya diumumkan sebagai tersangka awal yakni Ketua Yayasan Meranti Bangkit (YMB).

"Statusnya akan ditingkatkan menjadi tersangka yang sebelumnya berstatus saksi. Ia juga merupakan saksi kunci atas dugaan tindak pidana korupsi UKM," bebernya.

Wahyu menjelaskan dugaan mark up tersebut terdapat pada pengadaan alat kantor. Padahal, anggaran yang digunakan dalam pendirian Universitas itu menggunakan dana Bansos tahun 2011 sebesar Rp 1,2 miliar. Anggaran sebesar itu dicairkan dalam dua tahap. Tahap pertama sebesar Rp 800 juta, tahap kedua sebesar Rp 400 juta.

"Tahun lalu kami sudah cek alat perlengkapannya dan melakukan inventarisasi. Kami menilai ada mark up dalam pengadaan perlengkapan proyek itu," ungkapnya. (roy)