pekanbaru.tribunnews.com

KAMPAR - BPC Gabungan Pelaksana Kontruksi Nasional Indonesia atau Gapensi Kampar mengungkap maraknya praktik pungutan liar dalam pengerjaan proyek.

Pungutan liiar ini menyebabkan kontraktor kecil kerap merugi.

Ketua BPC Gapensi Kampar, Muhammad Ikhsan mengungkapkan, pungutan paling marak pada paket proyek yang berasal dari Pokok Pikiran DPRD Kampar.

"Oknum dewan meminta jatah sampai 15-20 persen dari rekanan karena dari pokirnya," ungkapny pada  Jumat (18/2/2022).

Ican, sapaan akrabnya, menjelaskan, pungutan yang lebih biasa disebut dengan uang wajib dihutung dari nilai kontrak itu dikenakan kepada rekanan jika mengerjakan paket pokir.

Jika tidak, paket pekerjaan itu tidak diberikan.

Menurut Ican, rekanan juga dibebani pungutan di instansi terkait dimana paket pokir itu dianggarkan.

Seperti setoran kepada panitia untuk memuluskan administrasi agar tidak dipersulit.

"Jadi sudah tersistematis. Ada uang wajib untuk anggota dewan, ada uang pelicin kepada dinas," kata Ican. Menurut dia, praktik ini secara leluasa dijalankan terhadap paket kegiatan yang nilainya di bawah Rp. 200 juta. Sebab pemilihan rekanan dapat dilakukan melalui mekanisme Penunjukan Langsung (PL) atau tanpa lelang.

Ican mengatakan, pungutan ini sering dikeluhkan anggota Gepensi kepada pengurus.

Pengurus menampung keluhan tersebut dan harus menindaklanjutinya.

"Kontraktor kecil anggota Gapensi mengeluh sering rugi. Keuntungan terpaksa jadi uang wajib dan setoran," ungkap Ican. Ia mengakui, ada rekanan akhirnya mengambil jalan pintas agar memperoleh laba. Kualitas terpaksa dimanipulasi.

Selain itu, kontraktor juga dihadapkan dengan ketidakrelevanan antara standarisasi harga yang disusun Pemerintah Kabupaten Kampar dengan harga pasar.

Beberapa jenis bahan dalam standarisasi harga, bahkan di bawah harga pasar.

"Kita sudah menyurati Bapak Bupati pada 17 Januari 2022 lalu agar masalah standarisasi harga ini menjadi perhatian," kata Ican.

Ia berharap Bupati dapat mengevaluasi standarisasi harga dengan melibatkan berbagai pihak terkait.

Menurut Ican, seperti diketahui bahwa pengerjaan kegiatan pada pemerintah dengan menggandeng kontraktor bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

Tujuan ini menjadi tidak tercapai karena kerap merugi.