INPEST Serahkan Bukti Tambahan Dugaan Korupsi Pengadaan Satwa Bunbin Selatbaru

PT.SPIRIT INTI MEDIA

Sabtu, 07 Feb 2026 09:34

(Fotoiniriau.com)

BENGKALIS �" LSM Independen Pembawa Suara Transparansi (INPEST) kembali menyerahkan bukti tambahan terkait dugaan korupsi dan pelanggaran Undang-Undang konservasi satwa dalam pengadaan koleksi Kebun Binatang (Bunbin) Selatbaru, Kabupaten Bengkalis, Jumat (5/2/2026).

Ketua DPD INPEST Bengkalis, Hambali, menyerahkan langsung dokumen tersebut kepada penyidik Polres Bengkalis melalui staf Sekretariat Umum, Mutia. Bukti tambahan ini berkaitan dengan pengadaan dua ekor rusa, merak putih, elang laut dada putih, dan kukang yang diduga diperoleh secara ilegal dan dibiayai dari APBD.

Hambali menegaskan, pengadaan satwa dilindungi tersebut diduga melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Ia mendesak penyidik mengungkap pihak-pihak yang terlibat, termasuk dugaan sindikat pengadaan satwa dilindungi.

“Satwa ini harus dijadikan barang bukti karena kuat dugaan diperoleh bukan dari penangkaran resmi,” tegas Hambali.

Sementara itu, M. Rafi dari LSM Komunitas Pemberantas Korupsi menilai proyek tersebut tidak hanya bermasalah secara administrasi, tetapi juga berpotensi masuk ranah pidana korupsi karena menggunakan dana APBD.

Dalam proses penyidikan, Unit III Tipikor Satreskrim Polres Bengkalis telah memeriksa sejumlah pejabat Disparbudpora Bengkalis, termasuk pejabat pengadaan satwa Bunbin Selatbaru. Pemeriksaan juga dilakukan terhadap kepala dinas dan kepala bidang terkait.

Berdasarkan audit BPK RI Perwakilan Riau, pengadaan dilaksanakan oleh CV Rafa Mandiri Group dan telah dibayarkan penuh pada Agustus 2024. Namun, INPEST menemukan indikasi pelanggaran prosedur, mulai dari legalitas penyedia hingga dugaan rekayasa administrasi.(ir)

Sumber: (iniriau.com)

Berita

Berita Terkait

Rabu, 18 Mar 2026 16:35

Inisial 4 Anggota Bais Terduga Penyiram Air Keras ke Aktivis KontraS

JAKARTA - Komandan Puspom TNI Mayjen Yusri Nuryanto menjelaskan pihaknya telah menerima empat prajurit yang diduga terlibat dalam kasus penyiraman air keras ke Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus.

Selasa, 17 Mar 2026 09:19

Haji 2026 Berpotensi Ditunda Imbas Konflik Timur Tengah, MUI: Bangun Optimisme!

JAKARTA - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa, Asrorun Ni’am Sholeh menyoroti langkah pemerintah yang berencana menunda pemberangkatan jamaah haji 2026 imbas konflik Israel-AS dengan Ir

Senin, 16 Mar 2026 14:32

Rismon Membelot, Roy Suryo Cs Kembali Gugat MK soal UU ITE

JAKARTA - Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma atau dr Tifa akan kembali mengajukan gugatan baru ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sejumlah pasal di KUHP dan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik

Sabtu, 14 Mar 2026 10:39

Peristiwa 14 Maret: Bung Hatta Wafat hingga Lahirnya Albert Einstein

JAKARTA - Sejumlah peristiwa penting dan bersejarah tercatat terjadi pada 14 Maret di berbagai belahan dunia. Salah satunya adalah wafatnya Wakil Presiden pertama Indonesia, Mohammad Hatta atau Bung H

Sabtu, 14 Mar 2026 10:35

Prabowo Larang Pejabat Gelar Open House Mewah saat Lebaran

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meminta para pejabat pemerintah untuk tidak menggelar acara open house secara mewah pada perayaan Idul Fitri 2026. Imbauan tersebut disampaikan Presiden Prabowo dal

komentar Pembaca