Okezone.com

JAKARTA - Partai Perindo menilai keputusan Pemerintah Australia untuk mengeluarkan peringatan perjalanan atau travel warning bagi warga negaranya yang akan berkunjung ke Indonesia pasca mengakui Yerusalem Barat sebagai Ibu Kota Israel dinilai berlebihan. Keputusan itu diduga diambil dikarenakan kemungkinan munculnya demonstrasi akibat ketidakpuasan terhadap sikap Australia.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, pada Sabtu, Perdana Menteri Australia, Scott Morrison mengumumkan keputusan Australia untuk mengakui Yerusalem Barat sebagai Ibu Kota Israel dan Yerusalem Timur sebagai Ibu Kota Palestina setelah ada penyelesaian damai masalah Palestina-Israel. Namun, pengakuan itu tidak diikuti dengan pemindahan kedutaan Australia ke Yerusalem.

Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri DPP Partai Perindo, Wibowo Hadiwardoyo menilai sikap PM Morrison itu diambil secara sadar dan terencana. Namun juga ambigu karena hanya sebatas mengakui, tanpa memindahkan Kantor Kedutaan Besarnya dari Tel Aviv, sikap yang oleh pihak oposisi dianggap tak perlu. Karena status Yerusalem nantinya akan ditentukan oleh pihak-pihak yang terlibat langsung, yaitu Palestina, Israel, dan badan-badan dunia.

"Partai Perindo menyayangkan sikap pemerintah Australia yang terkesan terburu-buru. Travel warning untuk Indonesia itu berlebihan. Selama ini situasi aman-aman saja, dan bila ada demonstrasi pun tidak pernah menyasar orang per orang melainkan institusi. Wilayah Indonesia juga sangat luas, sedangkan demonstrasi hanya terkonsentrasi di beberapa kawasan tertentu," demikian disampaikan Wibowo dalam pernyataan yang diterima Okezone, Senin (17/12/2018).

"Peringatan kewaspadaan itu sudah saatnya dicabut agar tidak mengganggu sektor pariwisata Indonesia, dan mengganggu hubungan bertetangga yang sudah terjalin baik selama ini."

Pemerintah Indonesia, melalui kementerian luar negeri menyatakan telah mencatat sikap dan langkah yang diambil Australia terkait status Yerusalem dan mengajak Canberra untuk mengakui Palestina sebagai sebuah negara yang merdeka demi mendukung terwujudnya solusi dua negara sebagai penyelesaian isu Palestina - Israel.

(okezone.com)