Riyadh - Arab Saudi mengecam resolusi yang dikeluarkan Senat Amerika Serikat untuk mengakhiri bantuan militer AS dalam perang yang dipimpinRiyadh diYaman.

Negara kerajaan itu juga mengecam keputusan Senat AS yang menyalahkan putra mahkota Arab Saudi atas pembunuhan jurnalis kawakan Jamal Khashoggi.

Kementrian Luar Negeri Arab Saudi menyebut keputusan politik itu sebagai bentuk "campur tangan" yang didasarkan atas "tuduhan yang tidak benar".

Resolusi yang dikeluarkan Senat AS pada Kamis lalu itu lebih sebagai gerakan simbolis dan tidak akan menjadi aturan hukum apapun.

Tetapi resolusi itu merupakan peringatan kepada Presiden Donald Trump bahwa parlemen AS marah terhadap kebijakan Arab Saudi.

Apa yang dinyatakan Arab Saudi?

Dalam pernyataan resmi yang disiarkan Saudi Press Agency, Kementerian Luar negeri Arab Saudi mengatakan: "Kerajaan (Saudi) mengutuk posisi terakhir Senat AS."

Menurut Saudi, posisi seperti itu "dibangun atas tuduhan yang tidak benar" dan menegaskan "penolakan secara menyeluruh atas segala campur tangan dalam urusan dalam negeri."

AS sejauh ini belum secara terbuka menanggapi pernyataan Saudi tersebut.

Seperti apa isi resolusi Senat AS?

Dalam pemungutan suara pada Kamis, Senat AS menggunakan instrumen hukum khusus, yaitu Undang-Undang Kewenangan Perang, untuk keikutsertaan AS dalam perang di Yaman.

UU itu belum pernah dipakai sejak disahkan pada 1973 lampau, yang berfungsi untuk mengawasi kewenangan presiden jika mengikutsertakan AS dalam konflik bersenjata tanpa persetujuan legislatif.

Pada pemungutan suara di Senat, sebanyak 56 senator baik dari Partai Republik maupun Partai Demokrat menyetujui, dan yang menentangnya sebanyak 41 senator.

Senat juga menyepakati resolusi yang menyebut putra mahkota Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman, bertanggung jawab atas pembunuhan wartawan Washington Post, Jamal Khashoggi, pada Oktober lalu.

Kerajaan Arab Saudi, dalam resolusi tersebut, didesak menangkap semua pihak yang bertanggung jawab.

Meski demikian resolusi itu bersifat tidak mengikat, dan belum tentu dijadikan sebagai aturan.

Apakah resolusi ini bisa menjadi aturan mengikat?

Presiden Trump berjanji akan memveto jika resolusi itu hendak diteruskan menjadi aturan mengikat. Lagipula, resolusi itu boleh jadi tidak menembus DPR, yang telah memblokir pemungutan suara mengenai Yaman.

Akan tetapi, Senator Sanders memperkirakan resolusi tersebut akan menembus DPR begitu Partai Demokrat secara formal mengambil alih suara mayoritas di badan tersebut pada Januari menyusul kemenangan pada pemilu sela.

Pemerintahan Trump berdalih undang-undang itu akan memberangus sokongan AS kepada koalisi pimpinan Saudi dalam melawan kubu pemberontak Houthi yang didukung Iran di Yaman.

Para pejabat Gedung Putih selama ini menekankan pentingnya hubungan ekonomi AS dengan Saudi. Dan menurut media AS, penasihat sekaligus menantu Trump, Jared Kushner, punya hubungan dekat dengan putra mahkota.

(detik.com) Internasional