Nasib Presiden Suriah Bashar al Assad

Salah satu aspek yang menjadi perdebatan ialah masa depan Presiden Suriah Bashar al Assad. AS, Inggris, dan Prancis menyerukan agar Assad hengkang dari jabatannya karena dianggap kehilangan kemampuan untuk memimpin Suriah.

Bahkan, Menlu Prancis Laurent Fabius mengatakan, 'tidak bisa menerima' Presiden Assad untuk menjadi kandidat dalam pemilihan umum (pemilu) di masa depan.

Namun, Rusia dan China menentang seruan Menlu Fabius itu. Kedua negara tersebut menekankan pentingnya Assad tetap mejabat sebagai syarat dilangsungkannya perundingan. Resolusi yang dikeluarkan DK PBB kali ini diketahui sama sekali tidak menyebut peran Presiden Assad

Resolusi Dewan Keamanan PBB mengenai Suriah (nomor 2254)

1. Menyerukan gencatan senjata dan perundingan formal mengenai transisi politik yang dimulai pada awal Januari.

2. Kelompok yang dipandang sebagai 'teroris', termasuk ISIS dan Front Al-Nusra, dipinggirkan

3. 'Aksi defensif dan ofensif' terhadap kelompok-kelompok ini—mengacu pada serangan udara koalisi pimpinan AS dan Rusia akan berlanjut.

4. Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Ban Ki-moon akan melapor pada 18 Januari mengenai cara memantau gencatan senjata.

5. 'Tata pemerintahan yang kredibel, inklusif, dan non-sektarian' akan dibentuk dalam kurun enam bulan.

6. 'Pemilihan umum yang adil dan bebas' di bawah pemantauan PBB akan diselenggarakan dalam 18 bulan.

7. Transisi politik harus dipimpin Suriah