Okezone.com

JAKARTA â€" Ekspor energi bersih China ke negara-negara berkembang di Selatan (Global South) kini menghadapi tinjauan kritis terkait skala pengaruh dan efektivitas strategisnya. Di tengah penguatan posisi Beijing sebagai kekuatan energi listrik baru, sejumlah negara di Afrika, Asia Selatan, dan Amerika Latin mulai menyuarakan catatan mengenai kualitas, daya tahan, serta aspek politis yang menyertai adopsi teknologi tersebut. Dinamika ini dinilai berpotensi membentuk kembali lanskap geopolitik multipolar dengan cara yang dapat membatasi pilihan bagi negara-negara yang tengah mencari solusi energi terjangkau.

Dilansir Nepal Aaja, Jumat, (24/4/2026), strategi China untuk menjadi pemimpin energi listrik dunia didukung oleh kebijakan industri dan jangkauan global yang sistematis. Rencana Lima Tahun 2026 menetapkan target kapasitas tenaga angin dan surya sebesar 3.600 GW pada tahun 2035, dengan basis produksi di Mongolia Dalam dan Gurun Gobi sebagai pusat ekspor utama. Proyek-proyek ini dirancang tidak hanya untuk kebutuhan domestik, tetapi juga untuk menyuplai pasar internasional dengan panel surya, turbin angin, dan baterai kendaraan listrik. Melalui posisi sebagai pemasok teknologi esensial, Beijing berupaya memperkuat pengaruhnya di dalam orbit ekonomi negara-negara berkembang.

Namun, di balik narasi aksesibilitas energi, muncul tantangan operasional yang signifikan. Sejumlah laporan dari Afrika dan Asia Tenggara menunjukkan kendala teknis pada instalasi tenaga surya yang dinilai kurang adaptif terhadap kondisi iklim lokal. Integrasi ke jaringan listrik nasional juga kerap menghadapi inefisiensi, sehingga memicu biaya perbaikan dan penundaan proyek elektrifikasi. Di Amerika Latin, daya tahan turbin angin asal China menjadi bahan diskusi dibandingkan dengan alternatif teknologi lainnya. Fenomena ini dipandang sebagai refleksi dari upaya penyerapan kelebihan kapasitas industri domestik China, yang menghasilkan teknologi dengan biaya awal rendah namun berisiko memiliki beban pemeliharaan jangka panjang yang tinggi bagi negara penerima.

Pola ini turut menciptakan ketergantungan asimetris melalui model pembiayaan yang umumnya mengikat pinjaman dengan kewajiban impor teknologi. Negara-negara yang menerima pendanaan sering kali terkunci dalam ekosistem industri tertentu, mulai dari penyediaan suku cadang hingga layanan purna jual dari tenaga teknis China. Kondisi ini dinilai dapat menghambat kemampuan negara berkembang dalam melakukan lindung nilai (hedging) strategis di dunia yang semakin multipolar. Minimnya transfer teknologi yang substantif juga dikhawatirkan akan mempertahankan posisi negara penerima sebagai konsumen murni, bukan sebagai mitra pengembang inovasi yang mandiri.

Implikasi politik dari dominasi ini dirasakan meluas ke luar sektor ekonomi. Pengaruh energi ini kerap berkaitan dengan upaya pengamanan konsesi diplomatik serta keselarasan dalam kebijakan perdagangan bilateral dan internasional. Beberapa pihak di Afrika dan Amerika Latin mulai melihat tren ini sebagai bentuk neo-merkantilisme modern yang dibalut dengan retorika ekonomi hijau. Terdapat kekhawatiran bahwa sementara nilai ekonomi ekspor terus meningkat bagi pemasok, negara penerima justru menghadapi risiko infrastruktur yang kurang andal serta ruang gerak kedaulata yang mungkin menyempit.

Ketidakpuasan yang muncul pada akhirnya tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga strategis. Harapan akan pemberdayaan melalui kemitraan energi bersih sering kali berhadapan dengan realitas kendala otonomi. Istilah "negara elektro" atau electrostate menggambarkan bagaimana pasokan energi listrik kini berfungsi sebagai instrumen pengaruh geopolitik yang signifikan. Janji energi terjangkau dipandang memiliki risiko jika tidak dibarengi dengan penjagaan kedaulatan strategis dalam jangka panjang terhadap ketergantungan pada satu pemasok tunggal.

Jalan keluar dari tantangan ini memerlukan kalibrasi ulang melalui diversifikasi mitra penyedia. Melibatkan kemitraan dengan pengembang energi bersih dari Eropa, India, hingga Amerika Serikat dipandang perlu untuk membangun ekosistem energi yang lebih seimbang dan kompetitif. Selain itu, penguatan kapasitas manufaktur dan riset domestik di negara-negara Global South sangat krusial untuk memutus siklus ketergantungan. Transparansi dalam kontrak pengadaan dan penguatan kerja sama kolektif antarnegara berkembang menjadi langkah penting agar transisi energi hijau tidak menjadi babak baru politik ketergantungan, melainkan momentum bagi kedaulatan energi yang mandiri dan berkelanjutan.