okezone.com

Muslim Uighur di Provinsi Xinjiang

JAKARTA - Pemerintah Indonesia dinilai punya posisi kuat untuk mendorong pemerintah China membuka informasi atas apa yang menimpa etnis Uighur di Provinsi Xinjiang. Dalam laporan Amnesty Internasional, sekitar satu juta penduduk Uighur mengalami penyiksaan dan tidak diketahui nasibnya ketika dimasukkan ke "kamp pendidikan ulang".

Pengamat hubungan internasional dari Universitas Indonesia (UI), Agung Nurwijoyo, mengatakan Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia, anggota Dewan Keamanan PBB, dan juga memiliki hubungan bilateral yang baik dengan China, bisa memanfaatkan hal itu agar menjembatani persoalan yang dialami komunitas tersebut.

"Indonesia punya peranan yang signifikan, karena Indonesia punya hubungan baik dengan China. Nah ini memberikan peluang bagi Indonesia untuk berkomunikasi dengan China untuk membuka akses informasi terhadap orang Uighur dan itu akan menghapus kecurigaan global atas kasus Uighur," jelas Agung, dikutip dari BBC Indonesia, Jumat (21/12/2018).

"Saya pikir Indonesia bisa mendorong di situ untuk membuka akses informasi tentang apa yang terjadi di China dan ini jadi pintu masuk Indonesia bermain dalam di level diplomasi global," terangnya lagi.

Hanya saja, menurutnya, belum adanya sikap resmi pemerintah atas permasalahan ini dikarenakan Indonesia masih menunggu respons negara-negara Islam lain.

"Kayaknya pemerintah masih wait and see, karena rata-rata negara-negara Islam di dunia belum banyak bersuara," ujarnya seraya meyakini bahwa Indonesia akan mengambil jalan soft diplomacy untuk merespons kasus etnis Uighur.

Dari pengamatannya, langkah soft diplomacy itu ditempuh untuk menghindari balasan pemerintah China yang justu akan merugikan ekonomi Indonesia, yakni embargo.

Ini melihat besarnya investasi yang ditanam di dalam negeri. Merujuk pada data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi dari China pada periode Januari-September 2018 mencapai USD1,8 miliar.

"Mungkin saja akan diembargo. Secara global, ketergantungan terhadap China besar. Bukan hanya negara-negara Islam, tapi Afrika sendiri tergantung pada China. Jadi di luar masalah kemanusiaan, kalkulasi politik menjadi pertimbangan untuk memberi respons. Karena pernyataan apapun kan pernyataan politik," ungkapnya.

"Sementara respons keras pasti akan memberikan feed back balik. Karena China tidak mau dicampuri urusan dalam negerinya. Meski kemanusiaan urusan semua pihak, tapi China tidak begitu," kata Agung.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyatakan pemerintah belum menentukan sikap apapun atas apa yang menimpa etnis minoritas Uighur, lantaran masih menunggu laporan Duta Besar Indonesia di Beijing. Di mana pemerintah Cina mempersilakan dubes ke Xinjiang untuk melihat situasi sebenarnya.

Selain itu, pemerintah juga kata JK, akan menunggu penjelasan Duta Besar China yang sebelumnya disurati Kementerian Luar Negeri pada 17 Desember lalu.

Menurut JK, pemerintah sangat berhati-hati dalam merespons isu Uighur sebab ada dugaan kelompok tersebut memang terlibat kelompok terorisme. Ia merujuk pada penangkapan empat etnis Uighur di Poso karena dituduh membantu Santoso.

"Kita belum ada statement resmi, tentang apa yang terjadi di Xinjiang. Karena pihak China menjelaskan orang Uighur terkait dengan radikalisme," jelas JK kemarin.

Itulah sebabnya lanjut JK, sikap pemerintah berbeda dalam kasus Rohingya dan Uighur. "Jadi kita lihat dulu, karena itu berbeda kasus di Myanmar dengan ini. Tapi pemerintan concern dan sudah disampaikan kepada pemerintah China. Perlu dicatat bahwa kita harus bedakan perlakuan diskriminatif dengan kemungkinan adanya radikalisme," terang pria asal Bone ini.

Berdasarkan hasil penyelidikan Amnesty Internasional, jutaan orang Uighur yang berada di kamp tersebut, tidak diketahui nasibnya. Bahkan pihak keluarga yang sempat ditemui pihak Amnesty, mengaku tak lagi mendapat kabar setelah keluarga mereka dimasukkan ke kamp.

Sementara pemerintah China yang tengah gencar melakukan pembangunan infrastruktur di Xinjiang termasuk Jalur Sutra, berusaha meredam aksi-aksi pemberontakan dari etnis Uighur demi menjaga kestabilan ekonominya. Caranya dengan menebar isu bahwa etnis Uighur terkait dengan kelompok terorisme.

(okezone.com)