"Indonesia adalah negara demokrasi ketiga terbesar di dunia dan ada begitu banyak isu penting yang membuat kami prihatin. Kami bekerja sangat erat dalam beberapa bidang ekonomi. Indonesia juga memainkan peran penting terkait ASEAN, isu-isu Laut China Selatan, perubahan iklim dan isu-isu lain," ujar Kerry, seperti diberitakan VOA, Senin (26/10/2015).

Indonesia dan AS telah menjalin hubungan khusus lewat kesepakatan "US-Indonesia Comprehensive Partnership" atau "Kemitraan Komprehensif Indonesia-AS" sejak tahun 2010, yang ditandatangani langsung oleh menteri luar negeri kedua negara kala itu: Hillary Clinton dan Marty Natalegawa.

Kesepakatan itu meliputi kerjasama politik dan keamanan, ekonomi dan pembangunan, sosial budaya, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Beberapa kelompok kerja telah dibentuk untuk mengelaborasi kerjasama tersebut.

Salah satu kelompok kerja misalnya memusatkan perhatian pada penguatan demokratisasi di Indonesia, dengan mempromosikan tata pemerintahan, perlindungan HAM, kebebasan memperoleh informasi, keterbukaan dan partisipasi politik, transparansi kebijakan dan penguatan supremasi hukum.

Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Lestari Marsudi menegaskan hal ini dalam konferensi pers di Washington DC baru-baru ini.

"Tahun ini tepat lima tahun US-Indonesia Comprehensive Partnership. Saya bersama Menlu Kerry membahas tentang bagaimana kami bisa meningkatkan kerjasama ini di masa depan. Ini merupakan saat-saat terbaik bagi Indonesia dan Amerika untuk duduk bersama, membahas apa yang masih bisa dilakukan oleh kedua negara," papar Retno.

Presiden Jokowi dijadwalkan bertemu Presiden Barack Obama di Gedung Putih pada hari Senin 26 Oktober 2015 dan akan memberikan konferensi pers bersama setelah pertemuan tersebut.

Sebelum bertolak ke Negara Adidaya tersebut, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengatakan akan ada empat nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangani Indonesia dan AS dalam lawatan ini, yaitu perjanjian pertahanan, keamanan maritime, dukungan berkelanjutan bagi kemandirian bahan bakar sektor penerbangan dan perjanjian energi. Keempat perjanjian ini belum termasuk 15 kontrak bisnis antara sektor swasta kedua negara.