SYDNEY – Pemerintah Indonesia dalam waktu dekat dikabarkan akan melaksanakan eksekusi mati terhadap sejumlah narapidana. Sebelum eksekusi dilakukan, Indonesia telah memberikan pemberitahuan selama 72 jam sebelum regu tembak siap dikerahkan.  

Dalam eksekusi mati jilid III ini, terdapat 14 tahanan yang akan dihukum termasuk warga negara asing dari Pakistan dan Nigeria dan satu orang WNI. Menurut pengacara beberapa terpidana mati, klien mereka mungkin saja mendapat grasi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Demikian sebagaimana dilansir ABC, Rabu (27/7/2016).

Eksekusi mati ini adalah putaran pertama setelah Myuran Sukumaran dan Andrew Chan warga Australia digantung pada April tahun lalu. Eksekusi ini sekaligus menjadi putaran ketiga yang disahkan oleh Presiden Jokowi.    

Terkait rencana ini, Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop menentang keras eksekusi terpidana mati ini. Dalam pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN di Laos, Bishop menegaskan, Australia sangat menentang hukuman mati Pemerintah Indonesia.

Merespons komentar Bishop, Menteri Luar Negeri (Menlu) Indonesia Retno Marsudi mengaku tidak terkejut dengan kritik keras dari Australia. Sebab, eksekusi dua terpidana mati Chan dan Sukamaran juga ditolak oleh Australia.   

Menurut Presiden Jokowi, eksekusi mati ini adalah usaha Pemerintah Indonesia untuk ikut berperang melawan obat-obatan terlarang. Karena itu, pengedar narkoba harus dihukum dengan berat.

Sampai saat ini, Pemerintah Indonesia telah mempersiapkan segala hal untuk segera melakukan eksekusi terpidana mati. Sejumlah narapidana narkoba yang akan dieksekusi telah dipindahkan ke penjara Nusakambangan. (okezone.com)