Juru Bicara Pemerintah Palestina, Ehab Bseiso, mengatakan kepada Xinhua, Sabtu (19/9/2015), penguasa Israel melarang Hamdallah memasuki Yerusalem melalui pos pemeriksaan militer Hizma. Bseiso mengecam tindakan itu, dan menggambarkannya sebagai bukti keangkuhan kaum pendudukan.

Ia menjelaskan, Hamdallah berusaha pergi ke kota suci tiga agama langit tersebut untuk menggarisbawahi pencelaan terhadap pelanggaran Israel atas Masjidil Aqsa di Yerusalem Timur. Hamdallah disertai dua pejabat senior intelijen yakni Majed Faraj dan Ziad Hab Arreeh.

Bagian timur Yerusalem adalah sumber ketegangan dan bentrokan selama tiga hari belakangan, setelah bentrokan sengit meletus di Kompleks Masjidil Aqsa antara polisi Israel dan warga Palestina yang sedang beribadah di salah satu tempat suci umat Islam tersebut.

Pemerintah Otonomi Nasional Palestina khawatir Israel akan semakin banyak mengizinkan orang Yahudi memasuki Kompleks Masjidil Aqsa selama liburan Yahudi yang berlangsung sampai awal Oktober.

Mereka memperingatkan Israel ingin melakukan pemisahan sebagian dan sementara Kompleks Masjidil Aqsa. Hal itu bertolak belakang dengan status quo.

Palestina ingin Yerusalem Timur, yang menjadi lokasi Masjidil Aqsa, menjadi ibu kota negara masa depan mereka. Sedangkan Israel mengklaim kota itu sebagai ibu kota negaranya yang tak bisa dibagi.

Israel menduduki Yerusalem Timur dalam Perang Timur Tengah 1967. Namun, masyarakat internasional tidak mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan memandang pencaplokannya sebagai pelanggaran atas Rencana Pemisahan PBB 1947 yang menyarankan Yerusalem ditempatkan di bawah rezim khusus internasional. Tetapi, negara Yahudi itu menolak rencana tersebut.