Donald Trump dan Kim Jong-un

WASHINGTON - Hanya beberapa hari sebelum pertemuan puncak antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, tetapi media yang dikendalikan negara di Korea Utara tampaknya membatasi apa yang mesti diketahui oleh rakyat di negara tersebut.

Korea Utara menempuh segala cara untuk mengontrol informasi seperti apa yang boleh sampai ke telinga dan mata warga negaranya dan cenderung tidak memberitakan peristiwa-peristiwa penting sampai benar-benar terjadi.

Mungkin tidak mengherankan jika media Korea Utara belum memberitakan rencana pertemuan puncak tanggal 12 Juni yang akan digelar di Singapura.

Selama satu bulan terakhir, gagasan pertemuan puncak ini hanya disebut beberapa kali - ketika Pyongyang mengancam akan mundur dari pertemuan pada pertengahan Mei lalu. Lalu media memberitakannya lagi ketika pemerintah Korea Utara menyerukan agar pertemuan tetap diadakan.

Sebaliknya, berita televisi, radio dan surat kabar berisi "dialog" dengan Amerika Serikat sebagai bagian dari upaya perdamaian yang dirintis oleh Kim Jong-un sebagaimana tercantum dalam pidato Tahun Baru.

Apa yang dilaporkan?

Warga negara Korea Utara mengetahui ada rencana pertemuan puncak, tetapi jika mereka tidak mengikuti berita dengan seksama, mereka tidak mendapat informasi tentang waktu dan lokasi pertemuan.

Tanggal itu hanya tertera di bagian bawah dalam laporan tentang pertemuan Kim Jong-un dan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in akhir Mei lalu. Mereka juga tidak diberi informasi berisi penjelasan mengapa menteri luar negeri Singapura berkunjung ke Pyongyang, Kamis (07/06).

Bagian dari laporan berita tentang kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo ke ibu kota Korea Utara, Pyongyang, yang diterbitkan oleh surat kabar resmi Rodong Sinmun menyinggung tentang persiapan pertemuan puncak.

Namun patut digarisbawahi bahwa semua komentar tentang pertemuan puncak diatribusikan ke, dan melanjutkan narasi Korea Utara bahwa Washington lah yang meminta dialag, bukan Pyongyang.

Baru satu minggu kemudian, Kementerian Luar Negeri Korea Utara mengancam membatalkan dialog menyusul komentar-komentar dari para pejabat Amerika Serikat yang oleh Pyongyang disebut "tidak masuk akal" dan "berfirasat buruk".

Buletin berita resmi menyebut posisi AS "komedi kocak", dan mengutip Kementerian Luar Negeri Korea Utara yang mengatakan "kami tidak lagi tertarik dengan dialog seperti itu dan tidak ada hal lain kecuali mempertimbangkan kembali pertemuan puncak DPRK-AS".

Republik Demokratik Rakyat Korea (DPRK) adalah nama resmi negara Korea Utara.

Tetapi sembilan hari kemudian, menyusul pengumuman Presiden Trump bahwa pertemuan puncak dibatalkan, pers Korea Utara memberitakan bahwa pertemuan puncak itu sejatinya adalah "kebutuhan yang mendesak".

"Pertemuan puncak bersejarah sekarang ini menjadi agenda penting antara DPRK dan AS, dan persiapan pertemuan sedang dalam tahap akhir di tengah kekhawatiran luar biasa yang dirasakan dunia," demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri yang dimuat dalam laporan KCNA.

(okezone.com)