KUPANG - Konsulat Jenderal Republik Rakyat China di Denpasar Hu Yinquan mengatakan, negaranya menolak cara arbitrase yang diajukan Filipina dalam isu Laut China Selatan (LCS) karena bertentangan dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut.

"United Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) menghendaki penyelesaian sengketa maritim melalui jalur musyawarah dan perundingan antara negara-negara yang berhubungan langsung, sedang arbitrase hanyalah pelengkap dan sekunder," kata Yinquan dalam surat elektroniknya kepada Antara di Kupang, Sabtu sore, 25 Juni.

Ia mengatakan, sebelum mengadakan musyawarah dengan pihak Tiongkok, Filipina secara sepihak dan bersikeras mengajukan tuntutan arbitrase LCS yang jelas-jelas bertentangan dengan UNCLOS (Konvensi PBB tentang Hukum Laut).

Yinquan menambahkan, Filipina memungkiri komitmennya dalam upaya menyelesaikan sengketa LCS antara kedua pihak melalui musyawarah dan perundingan bilateral sebagaimana yang tertuang dalam Deklarasi Perilaku Berbagai Pihak LCS dan beberapa persetujuan yang ditandatangani oleh Tiongkok dan Filipina pada tahun 1999 dan 2011.

Tuntutan arbitrase yang diajukan oleh Filipina, kata dia, pada dasarnya merupakan persoalan kedaulatan, teritorial, dan delimitasi batas maritim, padahal UNCLOS sendiri tidak memiliki yurisdiksi atas sengketa teritorial maupun kedaulatan.