Aditya Prahara

Tampak Jalan berlubang karena lemahnya pengawasan pemerintah

TEMBILAHAN - Pembangunan infrastruktur jalan yang kerjakan rekanan kontraktor, guna menggesa pelaksanaan MTQ di beberapa titik Kota Tembilahan tahun lalu, kini hanya menyisakan keretakan dan lubang.

Hal ini disebabkan lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, khususnya instansi terkait yakni, Dinas Bina Marga dan Dinas Perhubungan dan Komunikasi Informatika Kabupaten Indragiri Hilir, baik dalam kualitas pengerjaan di lapangan mau pun pengamanan terhadap  masuknya mobilitas bermuatan lebih.

Pantauan di lapangan, hampir semua jalan yang disemenisasi, kondisinya sudah mulai mengalami keretakan dan berlubang. Di mana kerusakan paling parah terlihat jelas terjadi seperti, di Batangan Tuaka, Jalan Abdul Manaf dan Jalan Garam. Kondisi jalan tersebut tidak menujukkam, bahwa jalan itu baru saja dilakukan perbaikan atau pembangunan.

Kondisi demikian tentu dapat menggangu kenyamanan masyarakat para pengguna jalan, harus terombang ambing saat melewati jalan rusak tersebut. Bahkan tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan kecelakan lalu lintas.

Parahnya lagi, dari pantauan di lokasi simpang empat lampu merah, menuju Jalan Batang Tuaku hingga ke Jalan Abdul Manaf, dengan leluasa mobil bermuatan besar melintasi jalan tersebut. Hal itu terjadi karena tidak adanya petugas dari Dishub Kominfo atau pun petugas dari satuan polisi lalu lintas Polres Inhil.

Menurut penuturan salah seorang seorang warga Kota Tembilanan, izon (25) mengungkapkan jalan tersebut sudah dilakukan perbaikan ulang beberapa waktu lalu, "Karena mobil besar sering lewat, makanya jalan ini kembali rusak," Ungkapnya, Rabu (5/8).

Selain itu, ia beranggapan kerusakan jalan tersebut bisa juga diakibatkan karena pengerjaan yang tidak sesuai dan terkesan asal-asalan. "Bisa saja karena mengejar target, kualitas hasil tak lagi menjadi diperhatikan,"ujarnya.

Untuk itu, ia berharap kedepannya, pembangunan di Negeri Seribu Parit bisa lebih baik lagi dan menjadi perhatian serius bagi seluruh pihak. Sehingga besarannya kucuran uang rakyat tidak menjadi sia-sia dan bisa lama dinikmati oleh masyarakat.

"Para wakil rakyat juga seharusnya ikut melakukan pengawasan. Apa lagi jalan ini merupakan jalan Ibu Kota Inhil,"harapnya.

Sementara itu, Ketua lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Perjuangan Anak Negeri (Peran), Firmansyah Saini merasa kecewa atas kinerja para abdi negara masih jauh dari harapan masyarakat selama ini.

Lebih lanjut ia meminta kepada pemerintah daerah khusunya intansi terkait untuk lebih memperketat pengawasan di lapangan. Ini dilakukan agar persepsi masyarakat tidak lagi negatif kepada pemerintah maupun Dewan.

"Pembangunan infrastruktur jalan sangat dibutuhkan dan diidam-idamkan oleh masyarakat. Jadi perlu menjadi perhatian serius seluruh pihak,"pungkasnya. (dit)