'Kita Butuh Hasil Bukan Gimik', Andre Rosiade Pimpin Rapat Tol Bukittinggi - Sicincin Rp 29 Triliun

Nasional,

'Kita Butuh Hasil Bukan Gimik', Andre Rosiade Pimpin Rapat Tol Bukittinggi - Sicincin Rp 29 Triliun

PT.SPIRIT INTI MEDIA

Selasa, 14 Jul 2026 13:25

PADANG - Pembangunan infrastruktur strategis nasional di Sumatera Barat terus didorong. Wakil Ketua Komisi VI DPR, Andre Rosiade turun langsung memimpin pembahasan percepatan pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Padang seksi Bukittinggi-Sicincin senilai Rp 29 triliun di Aula Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Selasa (14/7/2026).

Rapat ini bertujuan mengurai hambatan pengadaan lahan dan memastikan sinergi antarlembaga. Pertemuan menghadirkan berbagai pihak secara langsung maupun melalui Zoom, termasuk perwakilan Kementerian Kehutanan. Para pemangku kepentingan yang hadir meliputi:

* Kajati Sumbar, Dedie Tri Haryadi

* Direktur Jalan Bebas Hambatan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PU, Dedy Gunawan

* Kakanwil BPN Sumbar, Teddi Guspriadi

* Dirut PT Hutama Karya, Koentjoro

Kepala BPJN Sumbar, Elsa Putra Friandi

* Asisten III Setdaprov Sumbar, Medi Iswandi (mewakili Gubernur)

* Bupati Agam, Benny Warlis

*:Bupati Tanah Datar, Eka Putra

* Walkot Padang Panjang, Hendri Arnis

* Walkot Bukittinggi, Ramlan Nurmatias

Dampak Ekonomi dan Konektivitas

Konektivitas jalan bebas hambatan ini diyakini akan mendongkrak distribusi hasil pertanian dan sektor pariwisata antarprovinsi.

"Proyek Tol Sicincin menuju Bukittinggi dengan nilai Rp29 triliun ini sangat menguntungkan Sumbar. Hasil pertanian akan lebih mudah dipasarkan ke Riau, sementara wisatawan dari Riau akan semakin mudah datang ke Bukittinggi, Agam, Tanah Datar, Padang Panjang dan daerah lainnya," urai Wakil Ketua Komisi VI DPR, Andre Rosiade.

Terkait pembebasan lahan, pemerintah menjamin prinsip ganti untung. Namun, potensi sengketa pembagian tanah ulayat antara niniak mamak dan kemenakan sering muncul setelah kesepakatan harga. Mekanisme konsinyasi disiapkan sebagai solusi akhir.

"Jangan sampai pembangunan berhenti karena persoalan pembagian internal. Yang penting harga sudah disepakati, proyek harus tetap berjalan demi kepentingan masyarakat luas," tegasnya.

"Kita butuh hasil, bukan gimik atau konten. Semua kepala daerah harus turun ke lapangan menyelesaikan persoalan bersama masyarakat," tambahnya.

Pendampingan Hukum dan Legalitas Lahan

Untuk menghindari masalah hukum, penegak hukum menjamin pengawasan maksimal dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan.

"Kalau kita cinta Sumatera Barat, jangan kita hambat proyek tol ini. Mari kita selesaikan tepat waktu dan tepat mutu, dengan tetap menjaga kawasan hutan, sawah produktif, dan kelestarian alam," imbau Kajati Sumbar, Dedie Tri Haryadi.

Kesiapan teknis dan tata ruang juga digesa. Kakanwil BPN Sumbar, Teddi Guspriadi memastikan inventarisasi lahan dan kepastian hukum berjalan transparan usai penlok (penetapan lokasi) diterbitkan.

Dari sisi konstruksi dan dokumen, target pengerjaan tahun ini membutuhkan penyelesaian trase secara cepat, khususnya di Kabupaten Agam.

"Kami berharap jangan sampai seperti pengalaman di ruas lain yang membutuhkan waktu bertahun-tahun hanya untuk menyelesaikan dokumen. Waktu habis untuk rapat, tetapi proyek tidak berjalan," jelas Direktur Jalan Bebas Hambatan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PU, Dedy Gunawan.

Dukungan Daerah dan Pelaksana Konstruksi

Dukungan penuh juga disuarakan pemerintah daerah. Asisten III Setdaprov Sumbar, Medi Iswandi menyampaikan komitmen provinsi dalam menjadikan jalur tol sebagai pusat ekonomi baru dan jalur mitigasi bencana.

Di ujung tombak pelaksanaan, pelaksana proyek menanti kepastian area kerja agar alat berat bisa segera beroperasi.

"Kami berharap setelah penetapan lokasi diterbitkan, pekerjaan konstruksi dapat segera dimulai sehingga target penyelesaian jalan tol sesuai jadwal dapat tercapai," pungkas Dirut PT Hutama Karya, Koentjoro.(goriau)