Atas dasar itulah Politikus Partai Demokrat Ruhut Sitompul menyetujui Surat Edaran bernomor SE/6/X/2015 dari Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti tentang Penanganan Ujaran Kebencian atau hate speech, untuk mengincar netizen atau pengguna media sosial yang kebablasan dalam mengutarakan pendapat.

"Hakikat demokrasi adalah dikedepankannya semangat demokrasi, tetapi faktanya setelah demokrasi dikedepankan, banyak yang tidak siap. Itu yang di kampung aku dikatakan 'mulutmu harimaumu'. Jadi, hati-hati sama mulut kita," ungkap Ruhut kepada Okezone, di Jakarta, Selasa (3/11/2015).

Anggota Komisi III DPR itu juga mengkritik bully-an yang didapat Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama ini. Menurutnya, sebagus apapun kinerja pemerintah, tetap akan dicela dengan bahasa yang berlebihan.

"Memang perlu di-warning karena sudah ada payung hukum soal pasal penghinaan, perbuatan tidak menyenangkan, Undang-Undang ITE. Memang ada rakyat yang kebangetan, apapun (alasannya) Presiden itu simbol negara," ujar Ruhut.

Termasuk, lanjutnya, hinaan berlebihan juga sering ditujukan kepada DPR. Setiap produk dan program yang dikeluarkan oleh para wakil rakyat di Senayan selalu menuai kecaman.

"Kurang apa itu DPR, dan selalu di-bully, kebangetan. Padahal, keduanya (dengan pemerintah) bertugas membuat Undang-Undang. Mana ada baik DPR ini (di mata masyarakat-red). Padahal menurut KPK, korupsi di DPR hanya 10 persen, sekira 50-an yang hancur, 500 sisanya baik," tukasnya.