Mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hukuman empat tahun penjara bisa dikenakan bagi yang menyatakan permusuhan di depan umum, sesuai Pasal 156 KUHP.

Berkaca dari hal ini, anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil mengingatkan kepada para netizen untuk mengutarakan pendapat secara beradab. Komentar diharapkan tidak berisi hinaan dan hasutan yang bisa memancing konflik sosial.

"Selain salah satunya media bertugas untuk mengontrol, tentu saja masyarakat kita harus beradab dalam menyampaikan pendapat," ungkap Nasir saat berbincang dengan Okezone, di Jakarta, Selasa (3/11/2015).

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga menyesalkan banyaknya akun-akun anonim yang dibuat hanya untuk menebar kebencian. Pihak kepolisian diyakininya punya kemampuan untuk mengusut para pelaku, kendati mereka berlindung di balik akun tidak beridentitas tersebut.

Nasir mengingatkan juga kepada aparat kepolisian untuk tidak menjadikan wewenang itu sebagai alat kekuasaan yang lantas 'menghajar' kebebasan masyarakat. Setiap penindakan kata Nasir, harus didasari oleh delik aduan dan bukan hanya berdasarkan delik umum.

"Jangan sampai ini oleh polisi jadi alat kekuasaaan, jadi atas nama (Surat Edaran-red) karena enggak jelas kebencian ukurannya lalu dihajar semua," tegas Nasir.

Hal lain yang perlu diperhatikan,lanjutnya, adalah soal penyebaran kebencian terkait suku dan agama yang selalu ditanggap sensitif. Penanganannya kata Nasir, harus menghindari konflik berkepanjangan.

"Jangan sampai ada kelompok yang merasa dihasut dan dihina, padahal menurut mereka ternyata ada sesuatu yang tidak dimaksudkan ke situ," tutupnya.