"Kasus ini sebenarnya membuka kembali ingatan kita bahwa OPM itu ada disana. Ini kasus harus jadi peringatan presiden. OPM itu eksis, dia ada, tapi penanganannya seolah-olah itu enggak ada," tutur Effendi saat berbincang dengan Okezone, Jumat (18/9/2015).

Politikus partai banteng moncong putih itu, mengingatkan agar Presiden Jokowi tidak menganggap sepele permasalahan penyanderaan dua warga negaranya tersebut. Dia juga meminta mantan Gubernur DKI Jakarta itu, tak menggampangkan masalah OPM ini.

"Jangan menggampangkan semua ya, jangan hanya blusukan ke pasar saja. Kita tahu presiden ke sana (Papua), Gubernur enggak mau hadir, mereka seperti enggak peduli sama presiden," ujar Effendi.

Menurut Effendi, pihaknya di Komisi I menunggu langkah cepat yang dilakukan pemerintah dalam merespon tindakan penyanderaan ini. Bahkan, tak menutup kemungkinan Komisi I akan memanggil pihak Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, serta TNI untuk membahas ini.

"Kita menunggu, pemerintah sedang berupaya meminta pembebasan sedang dilakukan ke PNG (Papua Nugini), apa upaya melalui jalur diplomasi berhasil atau Indonesia meminta ruang untuk melakukan pembebasan secara militer," tukasnya.