JAKARTA - Juru bicara Front Pembela Islam (FPI) Slamet Ma'arif mengaku mendapat kesulitan dalam proses perpanjangan surat keterangan terdaftar (SKT) ormas. FPI juga mengaku bingung soal tudingan anti-Pancasila.

"Biasanya Departemen Agama (Depag/Kemenag) tidak ada masalah, ya. Sekarang yang justru lama itu di Depag. Tapi kemarin sudah ada langkah Depag untuk dialog, diskusi dengan kami, pasal yang masih dipersoalkan dan masih perlu penjelasan dari kami," ujar Slamet di Hotel Lor In, Sentul, Bogor, Senin (5/8/2019).
Slamet meyakini Kemenag akan mengeluarkan rekomendasi setelah diskusi itu. Jika rekomendasi diberikan Kemenag, FPI akan segera menyerahkan ke Kemendagri.

"Dan saya pikir, setelah diskusi dengan kami, Depag akan mengeluarkan rekomendasi. Kalau keluar, akan kami serahkan langsung ke Depdagri (Kemendagri)," imbuhnya.

Slamet juga mengaku bingung dengan tudingan sejumlah orang yang menyebut FPI anti-Pancasila. Menurutnya, FPI selama 21 tahun tak pernah bermasalah dengan ideologi NKRI.

"Ya, itu yang kami bingung, sisi mana yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Kami sudah 21 tahun tidak ada masalah, bahkan kami NKRI harga mati. Setiap bencana kami hadir. Karena itu, justru Pak Jokowi harus menjelaskan kepada masyarakat Indonesia yang mana bertentangan dengan Pancasila. Harus bisa menunjukkan ke kami, jangan menjadi berita hoax dan fitnah berkepanjangan," jelasnya.
Dia pun merasa perpanjangan saat ini seperti dipersulit. Slamet mengaku biasanya, sebelum masa berakhir, FPI sudah mendapat SKT perpanjangan.

nasional