JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus segera bersikap terkait peristiwa mati listrik massal di sejumlah wilayah. Dia mengatakan bukan waktunya bagi Jokowi untuk terheran-heran.

"Ya, kan nggak boleh heran dong. (PLN) harus dipanggil, ini kan kalau penyelenggaranya heran, gimana rakyat? Saya kira harus kayak yang saya sebutkan tadi, harus ada yg bertanggung jawab," kata Fadli di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (5/8/2019).
Fadli menjelaskan presiden merupakan lembaga eksekutif yang harus mengeksekusi harapan rakyat. Dalam hal ini, dia mendorong Jokowi memberhentikan direksi PLN yang saat ini menjabat.

"Presiden itu eksekutor rakyat kecewa terhadap PLN. Kalau presiden itu memberhentikan direksi PLN, mengangkat yang baru. Kalau kecewa, itu statement rakyat, bukan statement presiden," ucapnya.

Selain itu, Fadli mengatakan PLN tak cukup hanya meminta maaf atas kejadian listrik padam massal. Alasannya, peristiwa itu telah berdampak besar terhadap berbagai sektor negara.

"Nggak bisalah kalau semuanya pakai minta maaf. Saya kira ini masalahnya serius karena dampaknya besar, luas ke beberapa sektor, terutama di bidang ekonomi, juga tingkat kepercayaan masyarakat," ujar Fadli.
Listrik padam di sebagian besar Pulau Jawa terjadi Minggu (4/8) sekitar pukul 11.45 WIB. Listrik baru menyala kembali malam harinya dengan jam yang berbeda.

Beberapa wilayah pada hari ini masih mengalami pemadaman listrik secara bergilir. Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyambangi direksi PLN terkait kejadian listrik padam massal.

"Pertanyaan saya, Bapak-Ibu semuanya kan orang pinter-pinter, apalagi urusan listrik, dan sudah bertahun tahun," kata Jokowi saat meminta penjelasan dari direksi PLN di kantor PLN, Jakarta Selatan, Senin (5/8).
nasional