JAKARTA - Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin disebut menerima uang Rp 70 juta dari Haris Hasanudin terkait jabatan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur (Kanwil Kemenag Jatim). Kementerian Agama (Kemenag) menghormati proses hukum yang menyeret nama sang menteri.

"Iya, pasti (hormati proses hukum). Bahkan kemarin hadir juga, beliau taat lah," kata Kepala Biro Humas, Data, dan Informasi Kementerian Agama, Ali Rokhmad, saat dihubungi, Rabu (7/8/2019) malam.
Ali tak mau berkomentar banyak terkait kasus tersebut. Menurut dia, kasus tersebut sudah menjadi domain penegak hukum.

"Karena ini sudah ditangani penegak hukum, jadi kita sama-sama nunggu saja," ujarnya.
Diberitakan, selain Romahurmuziy alias Rommy, hakim menyatakan Menag Lukman Hakim Saifuddin menerima uang Rp 70 juta dari Haris Hasanudin. Uang tersebut diberikan karena Haris ingin mendapatkan jabatan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur (Kanwil Kemenag Jatim).

Hakim menyebut Lukman Hakim menerima uang Rp 50 juta saat bertemu dengan Haris Hasanudin di Hotel Mercure, Surabaya, Jawa Timur, pada 1 Maret 2019. Kemudian, Haris kembali memberikan uang Rp 20 juta kepada Lukman Hakim melalui ajudannya, Herry Purwanto, di Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, pada 9 Maret 2019.

"Menimbang bahwa pertimbangan hukum di atas majelis hakim berpendapat bahwa pemberian uang Haris Hasanudin kepada saksi Romahurmuziy dan saksi Lukman Hakim yang mana pemberian uang tersebut terkait terpilih dan diangkatnya terdakwa sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur, sebagaimana diuraikan di atas, maka majelis hakim unsur memberi suatu dalam perkara a quo terpenuhi dan ada dalam perbuatan terdakwa," kata hakim Hariono dalam sidang vonis Haris Hasanudin di Pengadilan Tipikor, Jl Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Rabu (7/8).

Menag Lukman Lukman Hakim Saifuddin sebelumnya menyampaikan bantahan mengenai intervensi seleksi jabatan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Agama di Jawa Timur. Bantahan itu disampaikan saat Lukman bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Rabu (26/6).

nasional