Pengamat politik UIN Jakarta, Andi Safrani mengatakan, hukuman mati perlu diiringi dengan perbaikan sistem di dalamnya, salah satunya kecepatan dalam memutuskan perkara.

"Seyogianya diiringi dengan perbaikan dan perubahan sistem dalam memutuskan perkara kasus narkoba sehingga lebih cepat agar bandar narkoba berpikir lagi mengedarkan narkoba," kata Andi Safrani, Selasa (3/11/2015).

Selain itu, menurutnya, masyarakat berharap Indonesia bebas narkoba yang didukung aparatur Kejaksaan Agung yang mampu memberikan kepastian hukum berat bagi para perusak generasi bangsa tersebut.

Dia mengatakan, kebijakan pemerintahan yang menindak tegas para pengedar narkoba dianggap banyak kalangan sebagai prestasi dalam penegakkan hukum di Indonesia dan dunia internasional.

"Tindakan tegas ini bertujuan menyelamatkan generasi bangsa, " ujarnya.

Kesuksesan itu tidak terlepas dari peran banyak pihak, salah satunya adalah peran penting dari Kejaksaan Agung yang tidak bisa dinafikan, seperti April lalu yang sukses mengeksekusi delapan terpidana mati kasus Narkoba.

"Eksekusi mati memberikan efek psikologis bagi para pengendar. Walaupun beberapa presiden dari negara yang warganya dihukum mati memohon pembatalan eksekusi dan mengancam hubungan diplomatik dua negara," katanya.

Sebelumnya pemerintah Indonesia telah mengeksekusi delapan terpidana mati pada 29 April 2015. Mereka yaitu warga negara (WN) Australia Andrew Chan, WN Australia Myuran Sukumaran, WN Nigeria Martin Anderson, WN Raheem Agbaje, WN Brazil Rodrigo Gularte, WN Nigeria Sylvester Obiekwe Nwolise, WN Nigeria Okwudili Oyatanze, dan WN Indonesia Zainal Abidin.