"Pemerintah Indonesia dinilai terlalu lamban dalam menangani kasus penculikan dan penyanderaan terhadap dua WNI yang diduga dilakukan OPM," katanya kepada Okezone, Selasa (15/9/2015).

IPW, sambung Neta, mendesak pemerintah untuk bertindak cepat untuk membebaskan kedua WNI tersebut. Supaya pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak dinilai melakukan kelalaian terhadap perlindungan warga negara.

"Langkah cepat pemerintah ini bisa dilakukan dengan cara memanggil Kapolri dan Kapolda Papua untuk mengetahui secara persis dimana dan bagaimana keberadaan kedua korban, apakah benar berada di wilayah PNG atau tidak? Kepastian posisi korban menjadi sangat penting dan Intelkam Polri harus benar-benar bisa memastikan keberadaannya, agar operasi pembebasan bisa segera dilakukan," tegasnya.

Diketahui, dua WNI diculik di Kampung Skofro, Keerom, Papua pada 9 September 2015. Informasi yang simpang siur menyebutkan keduanya dibawa OPM ke Skouwtiau PNG. Penculikan terjadi usai aksi penembakan terhadap pekerja kayu di perbatasan RI-PNG itu.

Dalam aksi penembakan itu satu tewas, dua melarikan diri, dan dua disandera. Keduanya bernama Sudirman dan Badar. Diduga keduanya diculik OPM kelompok Jefrison Pagawak alias Jeffry. Penculik minta keduanya di-barter dengan dua teman mereka yang ditahan Polsek Keerom karena kasus narkoba.

Sehinga, lanjut Neta, Intelkam Polri perlu memastikan keberadaan kedua korban. Jika keduanya memang berada di PNG, pemerintah harus segera mengkordinasikan Deplu, BIN, TNI, dan Polri untuk melobi dan memberi deadline pada pemerintah Papua Nugini untuk kemudian segera melakukan operasi pembebasan agar kedua WNI itu bisa dibebaskan dan nyawanya berhasil diselamatkan.

"Jika proses pembebasannya bertele-tele dikhawatirkan keduanya akan menjadi korban kebrutalan OPM," pungkasnya.