JAKARTA - Pakar hukum pidana Abdul Fickar Hajar mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk bersikap sebagai kepala negara, bukan sebagai kepala pemerintahan. Terutama dalam menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji materiil Pasal 245 Undang-Undang tentang MPR, DPD, DPR, dan DPRD (MD3) yang mengharuskan penegak hukum meminta izin kepada presiden sebelum memeriksa anggota dewan.

Menurut Abdul Fickar hal tersebut perlu dilakukan untuk menghindari penilaian subjektif presiden dalam menyikapi persoalan hukum. Kendati tindak pidana korupsi tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi karena lex spesialis atau bukan tindak pidana umum.

"Karena itu kedudukannya sebagai kepala negara yang tidak bisa menolak permintaan izin penegak hukum karena bukan sebagai kepala pemerintahan. Tapi memang benar bisa sangat subjektif. Tapi bagi tindak pidana korupsi tidak berlaku karena selain bukan tindak pidana umum juga UU KPK adalah lex spesialis yang tidak tunduk pada putusan MK," ujarnya kepada Okezone, Jumat (25/9/2015).

Abdul Fickar menegaskan, putusan MK itu khusus untuk tindak pidana umum sedangkan tindak pidana khusus seperti tindak pidana korupsi, narkoba, dan terorisme tidak terikat. Di sisi lain, dia juga menilai lebih baik izin kepada presiden ketimbang harus melalui Majelis Kehormatan Dewan (MKD).

"Putusan MK memang seolah-olah kembali ke era masa lalu, tetapi sesungguhnya lebih baik dibandingkan harus mendapatkan izin dari MKD. Majelis Kehormatan Dewan tidak dikenal dalam konteks lembaga negara karenanya dipindahkan kepada presiden," ujarnya.

Presiden, sambung Abdul Fickar, melalui kewenangannya juga harus memberikan persetujuan terhadap permintaan dari penegak hukum. Presiden tidak boleh menolak permohonan dari penegak hukum untuk memeriksa anggota DPR, makanya presiden harus memposisikan dirinya sebagai kepala negara bukan kepala pemerintahan.

"Meskipun presiden punya kewenangan tetapi dalam kapasitas sebagai kepala negara bukan kepala pemerintahan yang merupakan bagian dari partai politik, karenanya presiden tidak boleh menolak permohonan izin dari penegak hukum untuk memeriksa anggota DPR," pungkasnya.