JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) tidak sepakat terkait usulan 10 pimpinan MPR. JK menilai tugas MPR tidak banyak.

"Berlebihan buat saya. Kan tugas MPR kan tidak banyak," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (13/8/2019).
JK mengatakan semakin banyak pimpinan MPR membuat pemerintahan menjadi tidak efisien. Dia menuturkan usulan tersebut hanya untuk menempatkan wakil partai sebagai pimpinan MPR.

"Kalau MPR 10 pimpinannya bayangkan kalau mau rapat pimpinan 10 orang lamanya pasti sisanya banyak berarti semua partai ingin ada ketuanya lah. Ya kita berpikirlah, bukan hanya soal efisiensi bagaimana pengambilan keputusan pembagian tugasnya kalo 10 orang. Apalagi kan MPR tidak selalu bersidang," ucapnya.
Sebelumnya, PAN melemparkan usul agar pimpinan MPR menjadi 10 orang untuk meredakan ribut-ribut soal perebutan 'kursi panas' tersebut. Hal ini menyusul pernyataan PDIP yang membuka peluang membuat paket pimpinan MPR bersama eks partai koalisi Prabowo Subianto dengan syarat mendukung amandemen terbatas UUD 1945.

"Awal periode ini kan pimpinan MPR 5 orang. Setelah beberapa saat, diubah menjadi 8 orang. Tentu sangat baik jika pimpinan yang akan datang disempurnakan menjadi 10 orang dengan rincian 9 mewakili fraksi-fraksi dan 1 mewakili kelompok DPD. Soal siapa ketuanya, bisa dimusyawarahkan untuk mencapai mufakat," kata Wasekjen PAN Saleh Partaonan Daulay kepada wartawan, Minggu (11/8).
nasional