Jadi Kementerian, Kepala BP Haji Ungkap Bakal Lebih Leluasa

PT.SPIRIT INTI MEDIA

Sabtu, 23 Agu 2025 13:42

Berita satu.com

Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Mochammad Irfan Yusuf menegaskan lembaganya siap melaksanakan keputusan pemerintah dan DPR terkait perubahan nomenklatur menjadi Kementerian Haji dan Umrah.

“Kalau istilah di pesantren, sami’na wa atho’na. Diperintah sebagai badan, kami siap, diperintah sebagai kementerian juga siap. Namun akan lebih leluasa jika berbentuk kementerian,” ujarnya di Jakarta, Sabtu (23/8/2025).

Irfan menyampaikan, secara prinsip sudah ada kesepakatan terkait perubahan kelembagaan, meski pengesahan formal masih menunggu keputusan rapat paripurna DPR. BP Haji, kata dia, tetap memberikan masukan melalui tim teknis haji pemerintah meskipun tidak hadir langsung dalam rapat panitia kerja (panja).

“Jika nanti disahkan menjadi kementerian, kami bersyukur sekaligus menyadari amanah besar ini. Bentuk kepercayaan dari Presiden Prabowo dan DPR harus dibalas dengan pelayanan terbaik bagi jemaah haji,” tegasnya.

BP Haji telah menyiapkan ratusan standar operasional Prosedur (SOP) mulai dari pendaftaran jemaah hingga layanan di lapangan. Persiapan tersebut dirancang untuk dua skenario, yaitu tetap sebagai badan atau bertransformasi menjadi kementerian.

“Kalau tetap badan, kami jalankan SOP badan. Kalau kementerian, jalankan SOP kementerian. Sejak awal kami tekankan bahwa ini tanggung jawab besar, semua mata tertuju pada kualitas pelayanan,” ujar Irfan.

Terkait kebutuhan personel, Irfan menyebut di tingkat pusat tidak akan ada banyak perubahan. Namun, di daerah akan dilakukan penyesuaian dengan menarik sebagian kabid haji dan kasi haji untuk masuk ke dalam struktur kanwil atau Kantor Kementerian Haji.

Sebelumnya, Komisi VIII DPR bersama pemerintah menyepakati perubahan BP Haji menjadi kementerian dalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang menyebut pasal mengenai perubahan kelembagaan telah disetujui dalam rapat Panja revisi UU Haji. “Bunyi DIM (daftar inventarisasi masalah) pemerintah sudah kementerian. Usulan kita juga begitu, jadi kita senang,” ujarnya.***(Berita Satu.com)

Sumber: Berita satu.com

nasional

Berita Terkait

Sabtu, 25 Apr 2026 05:53

PWI Pusat Gelar Takziah dan Doa Bersama, Sekjen Zulmansyah Sekedang Dikenang Sosok Total dan Berdedikasi

Jakarta-Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, mengenang Sekjen PWI Pusat, almarhum Zulmansyah Sekedang sebagai sosok yang tidak hanya berdedikasi tinggi, tetapi juga mendapatkan penghormatan luas dari b

Kamis, 23 Apr 2026 08:24

KAMPAK Rohil Kembali Protes, Pertanyakan Kinerja Aparat Rohil

Rokan Hilir-Koalisi Aksi Mahasiswa Pemuda Anti Kriminal Rokan Hilir (KAMPAK Rohil) kembali melakukan aksi protes dengan membentangkan empat spanduk di sejumlah titik strategis pada Rabu (22/04/2026).A

Kamis, 23 Apr 2026 08:04

Kapolda Riau Tekankan Pendekatan Humanis, Kunci Bangun Kepercayaan Publik di Era Digital

Pekanbaru-Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan menegaskan bahwa kunci utama membangun kepercayaan publik terhadap Polri terletak pada pendekatan yang humanis dan komunikasi yang efektif di tengah derasny

Minggu, 19 Apr 2026 11:30

Dua Paket Sabu Disita, Polres Dumai Ringkus Tersangka di Bukit Kapur

DUMAI - Berawal dari laporan masyarakat yang mencurigai adanya aktivitas transaksi narkotika, Satuan Reserse Narkoba Polres Dumai bergerak cepat hingga berhasil mengungkap kasus peredaran sabu di wila

Jumat, 17 Apr 2026 20:14

Mahasiswa Geruduk Polres Rohil Minta Copot Kapolres Rohil

UJUNGTANJUNG-Sekitara 50 gabungan Mahasiswa Rohil mengadakan aksi unjuk Rasa Kamis (17-4-2026) di dipan Mapolres Rokan Hilir.Mahasiswa bergerak dari Kota Bagansiapiapi sekitar pukul 14.00 Wib dan samp

komentar Pembaca