JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia (Korpri) berkontribusi menurunkan angka stunting. Menurut Jokowi, saat ini persentase stunting sudah turun dari 37 ke 30%.

"Saya titip kegiatan berkaitan stunting, pertama saya ucapkan terima kasih karena angka stunting kita telah turun dari 37% menjadi 30%, turunnya juga drastis. Tapi saya minta harus anjlok lagi sampai di bawah 20 (%), anjlok lagi terus seperti itu," ujar Jokowi saat membuka Rapat Kerja Nasional Korpri di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (26/2/2019).
Begitu juga mengenai dana desa yang sudah digelontorkan Rp 187 triliun sampai tahun 2018 oleh pemerintah pusat. Jokowi meminta penggunaan dana desa diawasi.

"Berkaitan dana desa, ini uang gede. Sampai akhir 2018 sudah Rp 187 triliun ke 74 ribu desa, sampai akhir 2019 ini totalnya Rp 257 triliun. Sistem pengawasan, sistem monitoring, betul-betul dijaga dana desa pas betul, jadi jalan, Posyandu, irigasi, embung, semua harus betul-betul dimonitor dan diawasi," serunya.
Kepada peserta Rakernas, Jokowi turut mengimbau APBD dan APBN harus dirancang sesederhana mungkin. Program harus dibuat dengan tujuan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.

"Jadi kalau desain APBN, APBD, desain sesimpel mungkin. Nggak usah banyak program, nggak usah. Program sedikit, fokus, sasaran tepat, gampang kontrol, hasil dirasakan oleh rakyat. Goal harus ke sana," ujar Jokowi.
Yang terakhir, Jokowi berpesan kepada aparatur sipil negara (ASN) harus terjun dan dekat dengan masyarakat.

"Terakhir, mari tingkatkan sisi pelayanan masyarakat. Semua PNS harus dekat pada masyarakat. Sering ke lapangan, masalah betul-betul bisa dikuasai. Bukan terjebak hal-hal administratif sehingga manfaat pelayanan bisa dirasakan masyarakat," pungkasnya.

nasional