SIAK-Bupati Siak Afni Zulkifli terus memperjuangkan percepatan pembangunan daerah melalui dukungan pemerintah pusat. Salah satu langkah yang dilakukan adalah mendorong Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB) kembali berstatus Proyek Strategis Nasional (PSN) serta mengusulkan revitalisasi Istana Kesultanan Siak.

Upaya tersebut disampaikan Afni usai bertemu dengan Pelaksana Tugas Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Dida Gardera, di Jakarta.

Menurut Afni, pertemuan tersebut membahas dua agenda utama, yakni pengusulan kembali KITB sebagai PSN dan dukungan pemerintah pusat terhadap revitalisasi Istana Siak sebagai salah satu ikon wisata sejarah nasional.

"Kami menyampaikan keinginan besar Pemerintah Kabupaten Siak agar Kawasan Industri Tanjung Buton dapat kembali menjadi Proyek Strategis Nasional. Dulu KITB sempat berstatus PSN pada tahun 2018, namun pada 2019 status tersebut tidak lagi disandang," ujar Afni, Kamis (25/6/2026).

Berdasarkan hasil pembahasan dengan Kemenko Perekonomian, KITB dinilai telah memenuhi sejumlah persyaratan umum untuk kembali diusulkan sebagai PSN.

Afni menjelaskan, salah satu syarat utama sebuah kawasan dapat ditetapkan sebagai PSN adalah memiliki lahan minimal 50 hektare. Sementara itu, KITB saat ini telah memiliki lahan berstatus clear and clean dengan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) seluas sekitar 600 hektare. Secara keseluruhan, luas kawasan KITB mencapai lebih dari 3.000 hektare.

Selain itu, lokasi KITB dinilai sangat strategis karena berada di jalur perdagangan internasional Selat Malaka dan didukung akses jalan nasional yang telah terhubung langsung ke kawasan tersebut.

"Apabila kembali berstatus PSN, berbagai aspek pendukung investasi seperti pembangunan infrastruktur, perizinan, perpajakan, hingga AMDAL akan lebih mudah. Ini tentu akan semakin meningkatkan daya tarik KITB bagi para investor," jelasnya.

Afni menambahkan, meski saat ini belum berstatus PSN, kawasan tersebut telah mulai mendapat kepercayaan dari investor. Sejumlah investasi bahkan sudah berjalan.

"Saat ini sudah ada investasi galangan kapal senilai sekitar Rp300 miliar dan dalam waktu dekat akan diresmikan investasi baru dengan nilai mencapai Rp1 triliun," ungkapnya.

Selain sektor industri, Afni juga menyoroti pentingnya dukungan pemerintah pusat terhadap sektor pariwisata Siak, khususnya revitalisasi Istana Kesultanan Siak yang menjadi salah satu warisan sejarah dan budaya Melayu terbesar di Indonesia.

Menurutnya, program revitalisasi destinasi wisata nasional selama ini lebih banyak difokuskan pada sejumlah kawasan prioritas seperti Borobudur dan destinasi wisata di Sumatera Utara. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Siak memaparkan berbagai potensi daerah yang dinilai layak memperoleh perhatian serupa.

"Kami menjelaskan mengapa pariwisata Siak juga harus mendapat atensi. Siak memiliki sejarah yang kuat, budaya yang kaya, letak geografis yang strategis, serta daya tarik wisata yang besar," kata Afni.

Dalam pertemuan tersebut, Kemenko Perekonomian meminta Pemerintah Kabupaten Siak segera menyiapkan proposal beserta dokumen pendukung agar usulan tersebut dapat dikawal masuk dalam skala prioritas pemerintah pusat.

"Kami diminta segera menyiapkan proposal dan bahan pendukung. Insya Allah usulan ini akan terus kami kawal agar dapat menjadi bagian dari prioritas pembangunan nasional ke depan,"(cakaplah)