Merespon hal itu, Plt Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Indriyanto Seno Adji menyarankan agar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudriman Said melaporkan kasus pencatutan nama Presiden Jokowi dan Wapres JK.

Menurut dia, langkah itu harus diambil Sudirman agar penegak hukum bisa menindak oknum di Senayan yang diduga menjual nama orang nomor satu dan dua di Indonesia ini demi mendapatkan saham PT Freeport.

"Memang sebaiknya Menteri ESDM bisa jelaskan secara transparan atau melaporkan hal ini kepada penegak hukum," ujar Indriyanto saat dikonfirmasi, Kamis (12/11/2015).

Pakar hukum pidana itu menjelaskan, jika ada pelaporan, maka lembaga antirasuah atau lembaga penegak hukum lainya bisa mengkaji 'jual nama' Jokowi-JK itu, untuk menentukan langkah penegakan hukum lebih lanjut. Apakah, lanjut dia, kasus ini dapat dikategorikan sebagai pemerasan atau bukan.

"Kami (saat ini) belum bisa menentukan bentuknya sebelum adanya penegasan mengenai subyek dan obyek perbuatan tersebut," tukas Indriyanto.

Sebelumnya, Sudirman Said menyebut ada oknum yang menjual nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk mengeruk keuntungan pribadi. Nama orang nomor satu dan nomor dua terpenting di negeri ini itu dimanfaatkan meminta saham PT Freeport Indonesia.

Orang yang menjual nama Presiden dan Wakil Presiden itu menjadi jembatan perpanjangan izin operasi PT Freeport Indonesia. Sesuai kontrak, izin perusahaan asal negeri Paman Sam itu akan berakhir pada tahun 2021.

Freeport saat ini diwajibkan melepas 10,64 persen sahamnya sebagai implementasi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba).