JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang menyoroti perilaku transaksional ‎para pejabat daerah yang ikut dalam kontestasi Pilkada Serentak 2018. Sebab, perilaku transaksional tersebut berpotensi merusak nilai-nilai demokrasi dalam pilkada.

"KPK tidak fokus pada seseorang calon, tapi pada perilaku transaksionalnya yang membuat pilkada tidak berkualitas iya," kata Wakil Ketua KPK, ‎Saut Situmorang saat dikonfirmasi.

Diketahui sebelumnya, terdapat dua pejabat daerah yang dicokok KPK dalam kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) pada awal 2018. Kedu‎a pejabat daerah tersebut, yaitu Bupati Jombang asal Partai Golkar, Nyono Suharli Wihandoko dan Bupati Ngada, Nusa Tenggara Timur, Marianus Sae.

Keduanya ditangkap KPK karena diduga ‎melakukan tindak pidana korupsi. Tak hanya itu, keduanya juga diduga melakukan korupsi untuk maju di Pilkada 2018 karena ongkos untuk maju menjadi pejabat daerah lagi cukup mahal.

Namun, Saut membantah pihaknya menargetkan untuk menangkap tangan para calon kepala daerah jelang Pilkada 2018. Hanya saja, apabila terdapat kegiatan tindak pidana korupsi jelang Pilkada, KPK akan turun tangan dan menangkap para pejabat tersebut.

"Enggak terkait langsung, KPK tidak hanya fokus pada Pilkada 2018. KPK akan bekerja sesuai kewenangan KPK," pungkas Saut.

(okezone.com)

nasional