Nasional
Kapuspen TNI : Masyarakat Berhak Peroleh Informasi Yang Benar
Laporan: Hendra Dedi Syahbudi
Rabu, 12 Okt 2016 13:08
JAKARTA - Masyarakat berhak memperoleh informasi yang sebenar-benarnya. Puspen TNI tidak bisa bekerja sendiri, tidak mungkin bisa menginformasikan sendiri, melainkan keikutsertaan peran rekan-rekan media.
Demikian dikatakan Kapuspen TNI Brigjen TNI Wuryanto,
S.Sos., M.Si., dihadapan 100 awak media pada acara pisah sambut Kapuspen
TNI, bertempat di Eksekutif Persada Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur,
Selasa malam (11/10/2016).
Menurut Brigjen TNI Wuryanto, Puspen TNI perlu menjalin komunikasi dan
kerjasama dengan media. "Saya siap menerima telepon setiap saat dan
setiap waktu dalam 24 jam demi para awak media. Saya akan menjembatani
hak masyarakat untuk memperoleh informasi tentang TNI," ujarnya.
Brigjen TNI Wuryanto juga menyampaikan bahwa, apabila ada prajurit yang
masih melakukan hal-hal kurang terpuji, TNI tidak pernah menutupi
kejadian yang berkaitan dengan TNI. Tetapi saya harapkan untuk
mendapatkan berita, silakan mencari Nara Sumber (Narsum) yang paling
tepat. Jangan Narsum yang tidak kompeten, apalagi menulis berita
berdasarkan perkiraan sendiri.
Dalam acara tersebut, ada kecerian luar biasa, saat melepas Mayjen TNI
Tatang Sulaiman sebagai Pangdam IM. "Selaku Kapuspen TNI, saya merasa
terhormat dan menjadi tantangan, karena harus mempertahankan
keberhasilan Mayjen TNI Tatang Sulaiman," ucap Brigjen TNI Wuryanto.
Lebih lanjut Kapuspen TNI juga menyatakan bahwa, tiap satuan ada pejabat
penerangan di Kotamaops masing-masing. Komandan Satuan juga boleh
memberikan keterangan Pers, tetapi pembinaan diserahkan kepada Dinas
Penerangan Angkatan. "Dinas penerangan akan meneruskan ke Kapen
Kotamaops TNI agar berperan secara optimal," tukas Brigjen TNI Wuryanto.
Sementara itu, Mayjen TNI Tatang Sulaiman selaku mantan Kapuspen TNI
menyampaikan bahwa, kerjasama antara Puspen TNI dengan awak media perlu
semakin dekat dan ditingkatkan karena antara Puspen TNI dengan media
saling membutuhkan. "Puspen TNI memerlukan publikasi tentang semua yang
berhubungan dengan TNI, sementara awak media juga perlu informasi yang
dapat menghasilkan publikasi dengan cara take and give," tutupnya.
Hadir dalam acara tersebut, Wakapuspen TNI Laksma TNI Abdul Rasyid K.,
Kadispenal Laksma TNI Edy Sucipto, Sekdispenad Kolonel Arh Elman
Nawendro, Sekdispenau Kolonel Pnb Agung Sasongko Jati, Kabidum Puspen
TNI Kolonel Sus Drs. Bintang Yudianto, Kabidpenum Puspen TNI Kolonel Inf
Bedali Harefa, S.H., Kabid Media Center Kolonel Laut (KH) Drs. Mugiono,
Kabidproddok Puspen TNI Kolonel Cpl Teguh Harwanto, S.I.P.,
Kabidinfonet Puspen TNI Kolonel Inf Bernardus Robert, Kabidpeninter
Kolonel Laut (P) Sultan Djanieb, S.H., M.Si., (Han), dan Kabidpenpas
Puspen Letkol Inf I Ketut Murda. (ded)
PWI Pusat Gelar Takziah dan Doa Bersama, Sekjen Zulmansyah Sekedang Dikenang Sosok Total dan Berdedikasi
Jakarta-Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, mengenang Sekjen PWI Pusat, almarhum Zulmansyah Sekedang sebagai sosok yang tidak hanya berdedikasi tinggi, tetapi juga mendapatkan penghormatan luas dari b
Dewan Pers Gelar Diskusi Kasus Magdalene.id, SMSI Dorong Penguatan Mekanisme Sengketa Jurnalistik
JAKARTA-Dewan Pers menggelar diskusi bertajuk “Membaca Kasus Magdalene.id dari Kacamata Pers” di Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, Senin (13/4/2026). Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk mem
Aklamasi, Purnomo Yusgiantoro Nahkodai DPP IKAL Lemhannas
Jakarta-Prof Dr Ir Purnomo Yusgiantoro MSc MA PhD IPU terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum DPP Ikatan Keluarga Alumni Lembaga Ketahanan Nasional (IKAL Lemhannas) periode 2025-2030.Menteri Perta
Kemenhan Fasilitasi Retret Bela Negara 200 Wartawan Sambut HPN 2026
JAKARTA-Kementerian Pertahanan RI bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menyiapkan retret khusus wartawan di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, pada akhir Januari atau awal Febr
Dukung Kelancaran Operasi Hulu Migas, 13 Sertipikat Hak Pakai Lahan WK Rokan Diserahkan kepada PHR
Jakarta-PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) Regional 1 " Sumatra kembali menerima Sertipikat Hak Pakai (SHP) atas Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah hulu migas di Wilayah Kerja (WK) Rokan, Provinsi Ri