JAKARTA-Posisi Singapura sebagai lokasi pencucian uang hasil korupsi di Indonesia belum menjadi sorotan dalam lawatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke negeri itu.

Padahal, menurut pengamat hubungan internasional Dinna Wisnu, sampai sekarang masih ada isu besar bahwa Singapura adalah tempat pencucian uang hasil korupsi di Indonesia.

"Penting sekali untuk Indonesia membicarakan juga tentang kegiatan-kegiatan yang sifatnya ilegal. Di sini kita mau memberantas, tapi orangnya malah lari ke Singapura," ujarnya beberapa waktu lalu.

Selain itu, ada masalah lain seperti penyelundupan BBM, mineral, kayu, dan timah yang berujung ke Singapura. "Solusinya seharusnya lebih dari sekadar apa yang tertulis di atas kertas," ucap Wisnu.

Sejak 2007, Indonesia memang memiliki perjanjian ekstradisi dengan Singapura. Namun, nota kesepahaman baru membahas hal yang umum dan normatif, belum sampai ke hal-hal teknis yang menunjukkan bagaimana pemberantasan tindak kriminal tersebut akan dilakukan.

"Kerjasama antarkepolisian, kerjasama antar-patroli darat maupun laut, sampai kerjasama di bidang teknologi untuk mengawasi dokumentasi. Aspek-aspek itu seharusnya bisa dieksplorasi lebih jauh," ucapnya.

Sementara lewat kunjungan ke Singapura itu, Presiden Jokowi menyampaikan keinginan Indonesia mengejar peluang bisnis dan investasi.

Dalam kunjungan dua hari yang dilakukan sejak Selasa lalu, Jokowi juga bertemu dengan Perdana Menteri Lee Hsien Loong serta Presiden Tony Tan Keng Yam.

Dalam konferensi pers bersama PM Lee Hsien Loong, Jokowi mengatakan, Indonesia ingin mengambil langkah serius untuk menyelesaikan masalah di zona industri kawasan perdagangan bebas. Seperti di Batam, Bintan, dan Karimun.

Jokowi juga membenarkan bahwa Indonesia masih memiliki isu korupsi yang harus diselesaikan. "Betul, kami punya banyak pekerjaan rumah di Indonesia. Kondisi internal harus ramah pebisnis dan izin-izin harus disederhanakan. Kami harus melawan korupsi," tutur suami Iriana Jokowi itu.