JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy geram ada pejabat yang ingin menutupi bencana kelaparan di tiga distrik Agandugume, Lambewi, dan Oneri, Papua Tengah.

Diketahui, sebanyak 8 ribu orang terdampak bencana kelaparan di Papua Tengah. Bahkan, sebanyak 6 orang meninggal dunia akibat bencana kelaparan disana, satu di antaranya merupakan balita.

“Kelaparan, sudah tahu rakyatnya lapar, pejabatnya masih minta supaya tidak diumumkan supaya jangan lapar. Itu (penyebabnya) hanya diare, ya diare karena lapar,” ungkap Muhadjir saat Rakernas Majelis Pembinaan Kesejahteraan Sosial PP Muhammadiyah, dikutip Sabtu (12/8/2023).

Pada kesempatan itu, Muhadjir mengatakan bahwa memang tidak ada visum dokter yang menyatakan bahwa kematian karena kelaparan, yang ada karena diare. Namun, penyebab diare itu karena masyarakat terpaksa mengkonsumsi umbi-umbian busuk penuh bakteri.

“Sampai kita bingung bagaimana ini menjelaskan itu. Ya memang kalau visum dokter, nggak ada kan visum dokter mati karena lapar, ya nggak ada. Ya memang diare, ya diarenya itu karena makan umbi-umbian yang sudah busuk, penuh bakteri mematikan ya meninggal lah dia,” katanya.

Muhadjir mengungkapkan krisis pangan itu lah yang menjadi penyebab masyarakat kelaparan sehingga terpaksa mengkonsumsi umbi-umbian busuk. Diketahui, cuaca ekstrem membuat kekeringan melanda Papua Tengah.

“Lha, kenapa kok makan-makan umbi-umbian sudah busuk? Ya karena gak ada yang tidak busuk. Kalau ada yang tidak busuk makan yang busuk ya pasti aneh itu. Kok gitu dibilang krisis pangan, kelaparan nggak boleh,” kata Muhadjir.

Bahkan, kata Muhadjir, dia sempat menegur Sekretaris Daerah (Sekda) setempat yang membuat pernyataan bahwa kematian dari 6 masyarakat Papua Tengah bukan karena kelaparan tapi diare.

“Sampai Sekdanya, (saya tanya) gimana sih sampeyan kok bisa pernyataan itu bukan karena kelaparan tapi diare. Ini mentolo (tega) ketika rakyat sedang meregang nyawa, kita masih cari-cari khawatir kalau nanti dianggap tidak berprestasi,” katanya.

Meski begitu, Muhadjir mengatakan bahwa pemerintah pusat baik dari Kementerian Sosial, juga lainnya telah turun langsung untuk memberikan bantuan. Meskipun, cerita Muhadjir dia diminta untuk memakai rompi anti peluru pada saat penyaluran bantuan untuk keamanan.

“Alhamdulillah, kita sudah selesaikan bersama bu Risma. Saya turun sendiri di lapangan. Kan itu daerah masih dianggap merah. Tapi kita kan niatnya baik, masak sih nggak disambut dengan baik ya. Semula itu disuruh pakai rompi yang tebel itu. Sudahlah gak usah pakai rompi, alhamdulillah aman-aman saja. Kita punya niat baik karena ingin membantu,” tandasnya.

sumber:okezone.com