JAKARTA - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai gaduh. Bahkan, mantan Gubernur DKI Jakarta itu cenderung diam ketika kebijakannya menunjuk Kapolri, Komjen Budi Gunawan yang tak dilanjutkan dan memindahkan Komjen Budi Waseso sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) menuai kritik.

Tak hanya itu, sejumlah menteri dari Kabinet Kerja juga terkesan kisruh di media. Menanggapi hal tersebut, Ketua MPR, Zulkifli Hasan menilai tidak etis jika pemerintah sering membuat kegaduhan.

"Tidak etis pemerintah (gaduh), apalagi antarmenteri bertengkar di media," ujar Zulkifli di Kompleks DPR, Jakarta, Jumat (11/9/2015).

Bahkan, ia mengklaim, saat menjabat sebagai Menteri Kehutanan di periode silam, tidak pernah terjadi kegaduhan seperti pada pemerintahan Jokowi saat ini.

Politikus yang akrab disapa Zul itu pun menambahkan, jika terdapat pembantu presiden yang gaduh, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bakal memberikan teguran.

"Waktu saya jadi menteri, tidak ada antarmenteri gaduh, kalau ada kaya gitu, istilahnya bisa kena SP 1," imbuhnya.

Meski demikian, ia mengaku telah berkomunikasi dengan Jokowi untuk tidak memunculkan Kegaduhan. Jika terdapat perbedaan pendapat antar menteri, hal tersebut harus diselesaikan dalam forum sidang kabinet.

"Kalau ada perbedaan antar menteri, tidak perlu gaduh, mestinya selesai di sidang kabinet, sudah sampaikan," pungkasnya.