Hingga kini, Siti Hardijanti Rukmana Cs sebagai ahli waris almarhum Soeharto, belum juga melakukan pembayaran. Mahkamah Agung sendiri mengetuk palu pada 8 Juli 2015.

Keluarga Cendana melalui Siti Hediati Hariyadi (Titiek Soeherto) beberapa waktu lalu menegaskan ogah membayar. Alasannya, tidak ada kewajiban ahli waris Soeharto membayar ganti rugi tersebut.

Kasus tersebut bermula saat Presiden Soeharto mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 1976 yang menentukan 50 persen dari 5 persen sisa bersih laba bank negara disetor ke Yayasan Supersemar.

PP inilah yang membuat Yayasan Supersemar sejak 1976 hingga Soeharto lengser mendapat gelontoran dana sebesar USD420 juta dan Rp185 miliar.

Dana besar yang seharusnya untuk membiayai dana pendidikan rakyat Indonesia tersebut ternyata diselewengkan. Setelah Soeharto tumbang, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), diwakili Kejaksaan Agung (Kejagung), menggugat Yayasan Supersemar yang diketuai Soeharto telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Kejagung membutuh waktu bertahun-tahun untuk menjerat Soeharto dan mengembalikan uang rakyat tersebut. Korps Adhyaksa baru berhasil memenangkan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) pada 27 Maret 2008. Gugatan ini dikuatkan di tingkat banding dan kasasi.

Namun saat kasasi, terjadi salah ketik. Seharusnya Yayasan Supersemar diwajibkan membayar 75 persen dikali USD420 juta atau sama dengan USD315 juta dan 75 persen dikali Rp185.918.904.000 sama dengan Rp139.229.178.000, tetapi putusan kasasi tertulis justru Rp185.918.904.

Kesalahan ketik ini membuat putusan tidak dapat dieksekusi. Kemudian, jaksa melakukan peninjauan kembali (PK) pada September 2013. Sementara pihak Yayasan Supersemar juga melakukan PK.

Dalam PK ini, mantan Jaksa Agung Basrief Arief memasukkan ahli waris keluarga Soeharto untuk bertanggung jawab, karena Soeharto telah meninggal dunia.

MA lalu mengabulkan permohonan Pemohon PK Kejagung. MA memutus ahli waris membayar Rp4,4 triliun sesuai kurs saat ini.