JAKARTA - Publik dihebohkan oleh pencatutan nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam perpanjangan kontrak PT Freeport. Menanggapi hal tersebut, pengamat politik Universitas Paramadina, Heldi Sahrazad menilai sebagai kepala negara, Jokowi seharusnya bertindak tegas. Namun, pada kenyataannya, presiden justru terkesan lembek menanggapi hal tersebut.

"Kepercayaan masyarakat luntur kalau presiden bersikap lemah," ujar Heldi kepada Okezone, Rabu (18/11/2015).

Heldi menambahkan, pernyataan Jokowi tidak sudi menerima duit dari Freeport juga harus dibuktikan. Terlebih, sebagai kepala pemerintahan, pencatutan nama yang melibatkan presiden dan wakil presiden merupakan preseden moral yang buruk dan memerlukan ketegasan.

"Dia (Jokowi) perlu menunjukkan visi yang jelas, siapapun yang melanggar kode etik harus dihentikan. Pencatutan nama presiden dan wakil presiden itu moral yang buruk. Presiden itu simbol negara, mestinya dia tegas, tapi ini malah lembek sekali," imbuhnya.

Khusus Menteri Energi dna Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, Heldi menambahkan, sebagai seorang akuntan, ia dianggap tidak tepat menjabat sebagai Menteri ESDM yang mengurusi bidang pertambangan. Tidak heran, ia saat ini tengah mendapat sorotan publik atas kinerjanya yang tidak baik.

"Disitu ada persoalan, karena kinerja (Sudirman) juga tidak bagus dan dalam sorotan. Publik melihat dia mencari kesempatan. Jadi sementara dia punya problem legitimasi dan perlu diganti," sambungnya.

Meski demikian, laporan Sudirman kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terkait adanya anggota parlemen yang terlibat juga perlu dibuktikan. Namun, jika laporan itu tidak terbukti, Heldi menyebut hal tersebut hanya akan menjadi bumerang bagi Menteri ESDM itu sendiri.

"Buat saya Sudirman Said melaporkan ke MKD juga perlu. Tapi dalam pokok masalah ini, orang butuh transparansi dan akuntabilitas karena implikasi politiknya terkait publik," pungkasnya.