Menurut Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Natalius Pigai, surat edaran tersebut bertolak belakang dengan demokrasi yang diperjuangkan para aktivis pada Mei 1998 dengan turun ke jalan. Bahkan, puluhan aktivis harus ada yang menjadi korban penculikan dan sampai saat ini belum ditemukan keberadaannya.

"Iya sudah banyak yang masuk penjara (aktivis 1998), harusnya sudah 16 tahun lalu ini dilestarikan nilai-nilai tentang kebebasan demokrasi," ujar Natalius kepada Okezone, Kamis (5/11/2015).

Karenanya, dia melihat dengan adanya surat edaran hate speech tersebut tanda-tanda rezim era orde baru muncul kembali. Sehingga dikhawatirkan surat edaran yang terbit di era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) tersebut bakal memasung kebebasan demokrasi.

"Ini sudah 16 tahun dilakukan malah dilakukan pengekangan demokrasi. Ini kan tidak produktif lagi. Ini nuansa-nuansa orde baru bisa muncul lagi," tegasnya.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengeluarkan Surat Edaran Bernomor SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (hate speech) pada 8 Oktober 2015. Surat tersebut bertujuan untuk menindak netizen yang mengutarakan kebencian hingga berpotensi menimbulkan konflik sosial.

Dalam surat edaran tersebut, penegakan hukum atas dugaan terjadinya tindak pidana ujaran kebencian mengacu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Seperti hukuman empat tahun penjara bagi siapa saja yang menyatakan permusuhan di depan umum, sesuai Pasal 156 KUHP.

Sementara itu, setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis akan dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp500 juta. Hukuman ini diatur dalam Pasal 16 UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.